Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube PSI)

Politik

PSI Bakal Kena Imbas Fenomena Tembok Ratapan Solo

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 12:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diperkirakan bakal terkena dampak fenomena rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo yang berubah nama menjadi 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai, fenomena Tembok Ratapan Solo diramaikan netizen sebagai bentuk kritik terhadap Jokowi yang haus popularitas.

Dia mengamati setelah Jokowi pensiun dari jabatan presiden rumahnya dicitrakan ramai kunjungan dari masyarakat dari berbagai daerah maupun pejabat, baik untuk mengadu maupun hanya sekadar berswafoto.  


"Ekspresi satire publik diyakini ke depannya bukan hanya seperti 'Tembok Ratapan Solo' saja, ekspresi ini dilakukan untuk memberikan kesan dan efek citra negatif terhadap Jokowi dan keluarganya," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 22 Februari 2026. 

Menurutnya, Jokowi yang telah menyatakan akan aktif menggalang suara untuk PSI untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029 mendatang, justru akan merugikan partai politik berlogo Gajah tersebut. 

Apalagi kata Efriza, jika produksi wacana negatif Jokowi semakin banyak beredar, bukan tidak mungkin citra PSI akan ikut memburuk ke depan. Di samping itu, PSI diasosiasikan sebagai parpol Jokowi juga sangat kental karena Ketua Umumnya ialah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Jika diproduksi dengan banyak, tentunya akan memberi dampak buruk terhadap PSI, popularitas PSI ikut terpengaruh negatif atas ekspresi publik terhadap Jokowi, bahkan dapat mengganggu upaya peningkatan elektabilitas PSI," tutur mantan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu.

"PSI telah mengkultuskan Jokowi. Hubungan erat antara PSI dengan Jokowi dan Keluarganya akan menghadirkan keterhubungan dampak dari ekpresi kecewa dan jengahnya publik kepada Jokowi, yang otomatis akan merermbes pula kepada PSI," kata Efriza menambahkan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya