Prabowo Akui Masalah Tata Kelola dan Kartel Masih Hantui Ekonomi RI

Presiden RI Prabowo Subianto mengakui persoalan tata kelola, korupsi, hingga praktik kartel ilegal masih menjadi bayang-bayang serius bagi perekonomian Indonesia. 

Pengakuan tersebut disampaikannya secara terbuka dalam forum Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu waktu setempat, 18 Februari 2026.

Di hadapan pebisnis AS, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan struktural yang selama ini menggerogoti sendi-sendi ekonomi nasional. 

Ia memilih mengungkap masalah tersebut sebagai bagian dari komitmen pembenahan menyeluruh.

“Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapi masalah ini secara langsung," tegasnya. 

Menurut Prabowo, praktik ekonomi ilegal dan kartel telah menyebabkan kebocoran besar terhadap penerimaan negara. 

Kepala Negara berkomitmen untuk tidak membiarkan kedaulatan ekonomi Indonesia tunduk pada kepentingan kelompok-kelompok yang merugikan rakyat.

“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia," kata dia. 

Sebagai langkah konkret, Prabowo mengungkapkan pemerintahannya telah melakukan efisiensi anggaran secara signifikan dalam beberapa bulan pertama masa kepemimpinannya. 

Penghematan tersebut berasal dari pemangkasan inefisiensi dan penghentian proyek yang tidak produktif.

“Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit Presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat 18 miliar dolar AS secara tunai," pungkasnya.