Berita

Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta. (Dok pribadi)

Politik

Elite Politik Harus Berpuasa dari Ambisi dan Manuver Dini

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 12:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gelombang dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju dua periode terus mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari elite partai politik, tokoh publik hingga relawan. 

Fenomena ini memunculkan dinamika politik yang dinilai kian menghangat meski kontestasi 2029 masih cukup jauh.

Pengamat politik Nurul Fatta menilai situasi tersebut perlu disikapi secara bijak, terlebih di tengah momentum bulan suci Ramadan. Ia mengingatkan agar elite politik tidak larut dalam euforia dukungan yang justru berpotensi meningkatkan tensi politik.


“Terpenting hari ini, publik membutuhkan ketenangan. Apalagi masyarakat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Situasi seperti ini, elite politik seharusnya mulai menurunkan tensi, menjaga higienitas wacana, dan menghindari manuver yang berpotensi memancing kegaduhan,” ujar Nurul Huda kepada RMOL, Kamis, 19 Februari 2026.

Menurutnya, ruang publik sebaiknya tidak dipenuhi manuver politik yang terlalu dini, sementara masyarakat tengah fokus menjalani ibadah dan menjaga stabilitas kehidupan sehari-hari.

“Situasi politik seharusnya ikut berpuasa, seperti menahan ego, menahan ambisi, dan tidak memperkeruh suasana ketika rakyat sedang fokus pada stabilitas hidupnya masing-masing,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa dinamika dukungan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. 

Namun, pengelolaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan polarisasi atau kegaduhan yang tidak perlu, terutama di momentum yang menuntut ketenangan dan kebersamaan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya