Berita

Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)

Politik

Melemahnya Kelas Menengah Berbahaya bagi Ekonomi dan Demokrasi

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 13:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah Indonesia kembali menyusut pada 2025, bahkan lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah tekanan daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi yang melambat.

Dalam laporannya, Mandiri Institute mengungkap jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Artinya, sekitar 1,1 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam setahun terakhir.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia menilai melemahnya kelas menengah bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga berdampak serius terhadap kualitas demokrasi dan masa depan bangsa.


“Kelas menengah itu tulang punggung bangsa. Melemahnya kelas menengah bukan cuma berbahaya bagi ekonomi bangsa tapi juga berbahaya bagi demokrasi. Justru melemahnya kelas menengah membuat suram pemajuan bangsa,” ujar Mardani lewat akun X miliknya, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurutnya, kelas menengah selama ini menjadi motor konsumsi, penggerak kewirausahaan, sekaligus penyangga stabilitas sosial dan politik. Ketika jumlahnya tergerus, maka daya dorong ekonomi nasional ikut melemah dan ruang partisipasi publik dalam demokrasi bisa ikut terdampak.

Karena itu, Mardani mendorong adanya langkah konkret dan terukur untuk memperkuat kembali fondasi kelas menengah Indonesia. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu memulihkan daya beli, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan usaha produktif.

“Mesti ada gerakan kokoh membangun kelas menengah dengan aksi yang jelas dan segera,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat merumuskan strategi komprehensif agar penyusutan kelas menengah tidak terus berlanjut dan justru berbalik menjadi penguatan, sehingga visi kemajuan bangsa dapat tetap terjaga.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya