Berita

Ilustrasi

Politik

Kemenhub Diminta Gencarkan Sosialisasi Mudik Gratis 2026

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 15:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk menggencarkan sosialisasi program mudik gratis Lebaran 2026. Hal ini bertujuan agar informasi layanan tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, menilai sosialisasi masif merupakan kunci agar masyarakat memahami mekanisme, jadwal, hingga persyaratan pendaftaran. Tanpa penyebaran informasi yang luas, program ini dikhawatirkan tidak terserap optimal oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Program mudik gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. Negara wajib memastikan informasi sampai ke level bawah, bukan hanya beredar di ruang terbatas," ujar Ruslan di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.


Pada musim Lebaran 2026, Kemenhub kembali menyediakan armada bus gratis dengan rute meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, hingga Sumatera. 

Ruslan menekankan program ini bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi warga di tengah lonjakan tarif angkutan saat mudik. Ia juga meminta Kemenhub transparan mengenai kuota dan teknis pendaftaran agar tidak menyulitkan calon pemudik. 

"Syaratnya harus sederhana dan mudah dipahami. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mengakses karena kurang informasi," tegasnya.

Meski berstatus gratis, Ruslan mengingatkan pemerintah agar tetap menjadikan standar keselamatan dan kelayakan armada sebagai prioritas utama. Ia berharap masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, nyaman, dan bertanggung jawab. 

“Lebaran merupakan momentum sakral bagi umat Muslim untuk kembali menyambung silaturahmi dengan orang tua dan sanak saudara di kampung halaman, maka sudah seharusnya jika pemerintah memfasilitasi mudik dengan seksama,” pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya