Berita

Ilustrasi

Politik

Kemenhub Diminta Gencarkan Sosialisasi Mudik Gratis 2026

SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 15:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk menggencarkan sosialisasi program mudik gratis Lebaran 2026. Hal ini bertujuan agar informasi layanan tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, menilai sosialisasi masif merupakan kunci agar masyarakat memahami mekanisme, jadwal, hingga persyaratan pendaftaran. Tanpa penyebaran informasi yang luas, program ini dikhawatirkan tidak terserap optimal oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Program mudik gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. Negara wajib memastikan informasi sampai ke level bawah, bukan hanya beredar di ruang terbatas," ujar Ruslan di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.


Pada musim Lebaran 2026, Kemenhub kembali menyediakan armada bus gratis dengan rute meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, hingga Sumatera. 

Ruslan menekankan program ini bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi warga di tengah lonjakan tarif angkutan saat mudik. Ia juga meminta Kemenhub transparan mengenai kuota dan teknis pendaftaran agar tidak menyulitkan calon pemudik. 

"Syaratnya harus sederhana dan mudah dipahami. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mengakses karena kurang informasi," tegasnya.

Meski berstatus gratis, Ruslan mengingatkan pemerintah agar tetap menjadikan standar keselamatan dan kelayakan armada sebagai prioritas utama. Ia berharap masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, nyaman, dan bertanggung jawab. 

“Lebaran merupakan momentum sakral bagi umat Muslim untuk kembali menyambung silaturahmi dengan orang tua dan sanak saudara di kampung halaman, maka sudah seharusnya jika pemerintah memfasilitasi mudik dengan seksama,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya