Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025 berada di skor 34. Skor tersebut turun 3 poin dari tahun sebelumnya, 2024 yang berada di angka 37.
Skor IPK Indonesia itu dikeluarkan Transparency International Indonesia (TII), yang merupakan organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik.
Dari skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 negara yang dilibatkan. Sedangkan pada 2024, Indonesia berada di peringkat 99. Beberapa negara yang mendapat skor sama dengan Indonesia, yaitu Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, Laos, dan Bosnia & Herzegovina.
"Skor CPI Indonesia di tahun 2025, skor Indonesia ada di angka 34," kata Manajer Program TII, Ferdian Yazid dalam konferensi pers secara daring, Selasa, 10 Februari 2026.
Skor yang digunakan mulai dari 0 sampai dengan 100. Skor 0 dinyatakan sangat korup. Sedangkan skor 100 dinyatakan sangat bersih.
Selanjutnya, di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 84 atau stagnan, Malaysia skor 52 atau naik 2 poin, Timor Leste skor 44 atau stagnan, dan Vietnam skor 41 atau naik 1 poin.
Sementara itu, Indonesia membalap Thailand yang mengalami penurunan skor 1 poin dengan IPK menjadi 33. Di bawah Indonesia juga ada Filipina yang memperoleh skor IPK 32 atau turun 1 poin, Kamboja skor 20 atau turun 1 poin, dan Myanmar skor 16 atau stagnan.
"Yang menarik ada satu negara yang memiliki skor yang sama dengan Indonesia, yaitu Nepal yang kita ketahui tahun lalu juga mengalami demonstrasi politik yang sangat kuat, bahkan juga disebabkan karena praktik korupsi yang mengakar di sektor publik," terang Ferdian.
Secara global, Denmark dengan IPK 89 atau turun 1 poin berada di puncak. Denmark selalu menempati posisi teratas selama lima tahun ini. Diikuti Finlandia dengan skor 88 atau stagnan, Singapura skor 84 atau stagnan, Selandia Baru skor 81 atau turun 2 poin, Norwegia skor 81 atau turun 3 poin, Swedia masih dengan skor 80, dan Switzerland skor 80 atau turun 1 poin.
Kemudian Luksemburg skor 78 atau turun 3 poin, Belanda skor 78 atau stagnan, dan Jerman yang berhasil merangsek ke 10 negara teratas dengan skor IPK 77.
Sementara itu, 10 negara dengan capaian IPK terendah adalah South Sudan skor 9 atau naik 1 poin, Somalia skor 9 atau stagnan, Venezuela skor 10 atau stagnan, Yemen skor 13 atau stagnan, Libya skor 13 atau stagnan, Eritrea skor 13 atau stagnan, Sudan skor 14 atau turun 1 poin, Nikaragua skor 14 atau stagnan, Suriah skor 15 atau naik 3 poin, dan Korea Utara skor 15 atau stagnan.
"Negara yang berkonflik rentan terhadap praktik korupsi," tutur Ferdian.
Aspek yang diukur dalam IPK antara lain, penyuapan, pengalihan anggaran publik, prevalensi pejabat yang menggunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas yang efektif, hingga perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis dan penyelidik melaporkan kasus suap dan korupsi serta akses masyarakat sipil terhadap informasi mengenai urusan publik.
Sedangkan aspek yang tidak diukur antara lain, persepsi atau pengalaman warga negara terhadap korupsi, penipuan pajak, aliran keuangan terlarang, hingga pencucian uang dan perekonomian dan pasar informal.
