Berita

Rapat Konsultasi Pimpinan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Mensos: PBI BPJS Kesehatan Tidak Dikurangi, Hanya Direlokasi

SENIN, 09 FEBRUARI 2026 | 11:32 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah menegaskan tidak mengurangi jatah penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), melainkan hanya melakukan relokasi kepesertaan dari warga yang dinilai mampu kepada masyarakat miskin yang lebih berhak.

Penegasan ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam menanggapi anggapan publik bahwa pemerintah memangkas kuota PBI.

"Jadi, ini banyak yang menganggap kayaknya ini dikurangi. Tidak ada yang dikurangi, tapi direalokasi," katanya di hadapan Pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.


Gus Ipul menjelaskan, relokasi dilakukan dengan menonaktifkan peserta BPJS PBI dari kelompok ekonomi mampu. Contohnya, warga desil 10 yang memiliki aset rumah dan sepeda motor, atau peserta dari desil 7 dengan rumah layak huni.

Jatah yang dinonaktifkan kemudian dialihkan kepada masyarakat miskin ekstrem, khususnya warga desil 1 yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

“Misalnya ini ke Apendi, desil 1, penerima baru Januari 2026. Ini juga Monem, desil 1, penerima baru Januari 2026. Jadi alihnya benar-benar kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki,” jelas Gus Ipul.

Sebelumnya, penonaktifan kepesertaan BPJS PBI sempat menuai polemik karena sebagian warga baru mengetahui statusnya nonaktif saat berada di fasilitas kesehatan dalam kondisi darurat.

Menurut catatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), sedikitnya terdapat 30 laporan pasien gagal mengakses layanan medis cuci darah akibat status PBI mereka yang nonaktif.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya