SEPERTINYA, ya sepertinya, ini bukan ramalan, bukan wahyu, apalagi bisikan gaib.
Pilpres 2029 berpotensi jadi pertarungan paling sunyi sedunia. Sunyi karena lawannya… tidak bernama. Tidak berbadan. Tidak berkampanye. Namanya cuma satu, kotak kosong. Nuan jangan kaget dulu, ini hanya “sepertinya, seandainya.”
Beberapa survei terbaru menunjukkan posisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih seperti menara tinggi, terlihat dari mana-mana, dan susah disalip.
Media Survei Nasional (Median) pada Januari 2026 menempatkan Prabowo di posisi teratas elektabilitas calon presiden. Nama Anies Baswedan dan Dedi Mulyadi memang muncul, tapi jaraknya masih terasa seperti lari pagi lawan maraton.
Adidaya Institute, dalam survei Oktober-November 2025, malah lebih ekstrem. Elektabilitas Prabowo disebut lebih dari 70 persen. Angka yang bikin lawan bukan cuma mikir strategi, tapi mikir ulang mau maju atau cukup jadi pengamat.
Dengan modal sebesar itu, pasangan pun bukan soal terpaksa, Prabowo dinilai leluasa memilih, bahkan tidak harus selalu dengan Gibran.
Dengan peta seperti itu, jangan heran kalau semua sudah dirangkul. Dari ujung partai sampai ujung sajadah. Mesin partai hidup, mesin MBG menderu, Koperasi Merah Putih ikut berputar. Ulama dipeluk, ormas dirangkul, aparat berdiri rapi. Tentara dan polisi bukan sekadar barisan, tapi simbol stabilitas.
Dalam konfigurasi begini, siapa pun yang mau melawan harus siap bukan cuma kalah, tapi capek duluan.
Lawan dari luar negeri? Jangan harap. Amerika sudah senyum-senyum sejak Indonesia duduk di Board of Peace (BoP). Rusia santai. China tenang. Peta global seperti danau pagi hari, licin, tapi tak beriak. Tak ada yang merasa perlu mengusik.
Kecuali satu hal. Isu krusial. Yang kalau muncul, bisa meluluhlantakkan semua itu dalam waktu cepat, seperti es batu dilempar ke wajan panas. Apa itu? Saya pun tak tahu. Yang jelas, politik dalam negeri maupun global bisa berubah sangat cepat.
Tapi mari kita bicara hukum, karena demokrasi di negeri ini masih rajin berpura-pura rapi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebenarnya sudah mengantisipasi skenario sunyi ini. Negara sudah siap, bahkan sebelum rakyat sempat bertanya.
Kalau hanya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar, KPU wajib memperpanjang masa pendaftaran selama 2x7 hari. Seperti menunggu jodoh datang sambil bilang, “Siapa tahu masih ada yang mau.”
Kalau setelah diperpanjang tetap satu juga, negara tidak panik. Tidak bubar. Tidak aklamasi. Pilpres tetap jalan. Pemungutan suara tetap digelar. Rakyat tetap dipanggil ke bilik suara.
Artinya jelas. Demokrasi tidak dibatalkan. Tidak juga dipersingkat. Ia hanya… kesepian. Maka lahirlah istilah yang terdengar seperti satire politik, melawan kotak kosong.
Dalam konteks Pilpres, surat suara tetap dicetak. Ada nama pasangan calon. Di sebelahnya, satu kotak kosong, tanpa foto, tanpa senyum, tanpa janji. Pemilih diberi pilihan, mencoblos pasangan calon, atau mencoblos ketiadaan.
Kalau pasangan calon memperoleh lebih dari 50 persen suara sah, mereka sah jadi Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kalau yang menang justru kotak kosong, pendaftaran dibuka ulang. Negara mengulang adegan, seolah berkata, “Baiklah, kita mulai dari awal.”
Di sinilah sindiran itu berdiri sambil menyeringai. Seandainya Pragib benar-benar melawan kotak kosong. Lalu, ini “seandainya” kelas berat, kotak kosong itu menang.
Padahal ia tak punya duit, tak punya tim sukses, tak punya baliho, tak punya buzzer, tak punya konsultan politik, tak punya visi-misi, bahkan tak punya isi kepala. Ia tidak kampanye. Tidak blusukan. Tidak debat. Tidak janji. Ia hanya diam. Justru dengan semua ketidakpunyaan itu, ia menang.
Duh, wak. Kalau itu terjadi, bukan Pragib yang malu. Yang merah padam mukanya adalah demokrasi itu sendiri.
Otak manusia pun bisa beku memikirkannya. Bagaimana mungkin seluruh mesin kekuasaan, logistik, strategi, dan elektabilitas yang di survei-survei tampak perkasa, bisa tumbang oleh sebuah kotak kosong.
Menariknya, praktik kotak kosong ini lebih sering terjadi di pilkada. Sudah beberapa kali menang. Sudah nyata, bukan dongeng. Untuk Pilpres memang belum pernah, tapi mekanisme hukumnya sudah disiapkan. Negara ini gemar berjaga-jaga, meski sering lupa bercermin.
Kenapa bisa sampai cuma satu pasangan calon? Jawabannya ada pada pagar tinggi bernama presidential threshold. Pasangan calon hanya bisa diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25% suara sah nasional hasil Pemilu legislatif sebelumnya. Tapi, itu dulu.
Sekarang, MK melalui putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah mencabut aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Artinya, pada Pilpres 2029 tidak lagi ada syarat minimal persentase kursi atau suara bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, presidential threshold berlaku 0 persen.
Walau demikian, kekuatan Prabowo semakin hari merangkul sana, merangkul sini, sangat berat untuk dilawan. Kekuatan finansialnya, jangan tanya deh. Kecuali, memang nekat.
Konsekuensinya sederhana tapi pahit. Pilpres tetap jalan. Pasangan calon yang memenuhi syarat tetap maju. Partai yang ngeper duluan hanya bisa menonton dari tribun, sambil menggerutu soal demokrasi.
Dalam skenario ekstrem, dan politik memang doyan ekstrem, Pilpres 2029 bisa benar-benar menjadi duel epik antara Pragib versus kotak kosong.
Pada akhirnya, Pilpres bukan cuma soal siapa yang menang, tapi apa yang sedang kita rayakan. Kalau kotak kosong yang tak punya otak, tak punya isi, tak punya kehendak, bisa mengalahkan manusia dengan seluruh perangkat kekuasaan di punggungnya, maka yang kalah bukan satu pasangan calon.
Yang tumbang adalah kepercayaan. Yang terjungkal adalah akal sehat. Yang pulang dengan kepala tertunduk adalah demokrasi itu sendiri. Karena di titik itu, rakyat tidak sedang memilih pemimpin, melainkan sedang memprotes sistem dengan keheningan.
Ketika diam menjadi suara paling nyaring di bilik suara, barangkali masalahnya bukan pada kotak yang kosong, melainkan pada ruang pikir kita yang terlalu lama dibiarkan penuh oleh satu warna saja.
“Bang, itukan hanya seandainya. Dalam kenyataannya, semua sudah diatur dengan rapi. Calon boneka biasanya jadi solusi.”
“Benar juga sih, wak. Benar juga anggapan publik, pemenangnya sudah ada sebelum Pilpres.” Ups
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
