Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Diskusi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini lebih banyak berfokus pada kalkulasi fiskal dan relevansinya di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di tengah kekhawatiran akan beban anggaran, Fakhrido Susilo, seorang pengamat kebijakan publik, melihat bahwa tantangan ekonomi global sebenarnya adalah fenomena umum yang juga dihadapi oleh banyak negara lain tanpa harus membatalkan komitmen sosial mereka.
“Dinamika ekonomi global ini tidak hanya dirasakan Indonesia. Seluruh negara di dunia juga menempuh ini. Ada India India juga tidak lepas dari gejolak ekonomi dunia, juga Brazil, dan Amerika. Tapi tetap ada tanggung-jawab sosial negara yang harus dipenuhi dan mereka tidak menghentikan program midday meal-nya," papar Fakhrido, dalam keterangan yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 7 Februari 2026.
"Saya pikir ada banyak instrumen kebijakan yang bisa ditawarkan pemerintah untuk bisa memitigasi atau mengatasi dinamika ekonomi, tanpa harus mengorbankan MBG,” tambah Direktur Eksekutif di lembaga penelitian Kiprah ini.
Fakhrido juga melihat fenomena orang tua Indonesia yang bisa bekerja pagi-siang-malam karena memiliki lebih dari satu profesi.
“Terkadang mereka memiliki pekerjaan utama menjadi buruh di pagi hari dan pengemudi ojek online di sore hari. Ini membuat perhatian terhadap gizi anak sering terabaikan. Adanya MBG justru meringankan beban orang tua, memastikan anak mendapatkan asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja mereka,” ujarnya.
Secara makro, MBG dipandang sebagai bentuk investasi pada modal manusia (human capital) yang dampaknya memang tidak instan, namun menentukan produktivitas masa depan.
Fakhrido menilai perhatian terhadap gizi anak merupakan fondasi agar investasi infrastruktur fisik tidak menjadi sia-sia.
Ia memberikan perumpamaan, "Jika kita punya jalan tol yang luas tapi manusianya tidak berkualitas, bagaimana kita mau bersaing di 2045?"
Menurutnya, Indonesia Emas adalah tentang pembangunan manusia. Namun, agar program ini tidak menjadi beban fiskal yang tidak efisien, ia menekankan perlunya transparansi tata kelola dan riset berbasis data melalui evaluasi dampak yang melibatkan pihak independen.
“Pemerintah perlu menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan impact evaluation, sekaligus studi komparatif dengan program serupa dengan efisiensi tinggi seperti India dan Brasil,” tambahnya, guna memastikan setiap Rupiah yang dikeluarkan memiliki daya ungkit ekonomi yang nyata.
Dari sisi ketahanan ekonomi rumah tangga dan sektor riil, dr. Rita Ramayulis menyoroti bahwa kebijakan ini bisa menjadi katalis bagi ekosistem pangan lokal.
Dengan memprioritaskan komoditas daerah, program ini memiliki potensi untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pendapatan penduduk di tingkat akar rumput.
"Kehadiran program MBG ini sebenarnya untuk mendekatkan dan memudahkan akses ke makanan bergizi," kata dr. Rita.
Kuncinya terletak pada pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang sangat kaya di Indonesia, yang jika dikelola dengan strategi diversifikasi yang tepat, dapat menekan biaya logistik sekaligus menggerakkan sektor UMKM.
"Kalau kita fokus pada pangan lokal, aneka ragam pangan anak meningkat, lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk pun tentu ikut naik. Jadi efek ekonominya nyata," jelasnya.
Pendekatan berbasis potensi lokal ini diharapkan mampu menjawab keraguan publik terkait stabilitas stok dan efisiensi biaya dalam jangka panjang.
