Keputusan penunjukan Direktur Utama Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN) pasca-merger harus dibarengi dengan komitmen kuat terhadap perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di sektor energi nasional.
Hal ini agar keputusan sejalan dengan agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus didorong pemerintah.
Lembaga pemantau kebijakan publik, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel), mengingatkan pentingnya memastikan kepemimpinan yang mampu mendorong perbaikan sistemik, khususnya di sektor hilir migas.
Sentinel juga menyoroti kinerja operasional subholding tersebut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Director of Policy Advocacy Sentinel, Ronal Jefferson mengatakan, sejauh ini masih ditemukannya kejadian kekosongan BBM di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jawa.
Dalam kajiannya, kata dia, Sentinel menyoroti implementasi program Biosolar B40 Performance yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Lembaga ini mendorong agar seluruh proses pengadaan bahan pendukung, termasuk zat aditif, dilakukan secara transparan dan kompetitif sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Sentinel juga menekankan pentingnya memastikan bahwa proses produksi biodiesel dilakukan sesuai standar keselamatan dan mutu. Pengawasan terhadap metode pencampuran bahan bakar dinilai krusial agar kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap terjaga.
“Program transisi energi seperti B40 harus dijalankan dengan standar teknis yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” ujar Ronal dalam keterangan tertulis, Jumat 6 Februari 2026.
Selain itu, Sentinel menilai proyek digitalisasi ribuan SPBU yang digulirkan beberapa tahun terakhir perlu dievaluasi efektivitasnya.
Digitalisasi sejatinya diharapkan menjadi instrumen pengawasan distribusi BBM dan subsidi, namun di lapangan masih ditemukan indikasi kebocoran yang memerlukan perbaikan sistem dan penguatan pengawasan.
Sentinel mengingatkan bahwa besarnya alokasi dana subsidi energi, termasuk dukungan pembiayaan biodiesel yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati dan akuntabel.
“Digitalisasi seharusnya memperkuat pengendalian subsidi. Jika masih terjadi kebocoran, berarti ada aspek sistem yang perlu dibenahi secara serius,” pungkasnya.
