Moody's Ratings baru-baru ini mengubah outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat utamanya masih bertahan di level Baa2 atau layak investasi. Mengapa hal ini terjadi?
Lampu kuning ini bukan karena kondisi ekonomi Indonesia yang buruk, melainkan karena ketidakpastian kebijakan dan komunikasi pemerintah yang kurang efektif dalam setahun terakhir.
Dalam pengumumannya pada Kamis, 5 Februari 2026, Moody's menyatakan bahwa mereka memahami pemerintah tetap berusaha menjaga kepatuhan terhadap kerangka kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai status negara berpendapatan tinggi.
Namun, Moody’s menekankan: "Ketidakpastian kebijakan dalam setahun terakhir, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif, telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia di mata investor."
Hal ini tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar, sekaligus penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi.
Jika ketidakpastian ini terus berlanjut, reputasi dan kredibilitas kebijakan yang menjadi fondasi stabilitas ekonomi berisiko terganggu. Moody's mencatat dampaknya mulai terlihat pada gejolak pasar saham, nilai tukar, dan menurunnya kualitas regulasi di mata dunia.
Meski demikian, Moody’s menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang prudent telah menjaga stabilitas makroekonomi, sehingga peringkat Baa2 tetap dipertahankan.
"Terjaganya kredibilitas kebijakan, dan dengan demikian stabilitas makroekonomi, tetap menjadi asumsi dasar utama yang menopang peringkat Baa2," kata Moody's
Di sisi lain, peringkat Indonesia juga didukung oleh modal kuat negara, yaitu kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah. Ekonomi RI diprediksi tetap tumbuh stabil sekitar 5 persen dengan pengelolaan keuangan yang disiplin.
Bank Indonesia telah memberikan tanggapan terkait hal ini. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa perubahan outlook ini tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi. Pemerintah perlu segera memperjelas arah kebijakan agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat tercapai tanpa menimbulkan keraguan di kalangan investor.
