Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Bisnis

Hentikan Fetisisme Saham: Danantara Harus Membangun Pabrik, Bukan Portofolio

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 13:20 WIB | OLEH: PAUL EMES*

DI koridor kekuasaan Jakarta, sebuah eksperimen ekonomi hadir sejak setahun lalu. Daya Anagata Nusantara atau Danantara, diperkenalkan sebagai instrumen superholding yang digadang-gadang akan menjadi motor penggerak visi Indonesia Emas 2045. Namun, di balik ambisi besar tersebut, terselip sebuah kontradiksi yang mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi arsitek industrialisasi, Danantara menunjukkan indikasi awal akan terjebak dalam godaan pasar modal sebuah labirin finansial yang sering kali menjanjikan angka, tetapi gagal menghadirkan lapangan kerja bagi jutaan rakyat.

Bias Sosiologis: Mengapa Pasar Modal Begitu Menggoda?

Muncul pertanyaan kritis: Mengapa Danantara terlihat begitu "gatal" untuk masuk ke bursa? Jawabannya mungkin bersifat sosiologis dan psikologis. Lembaga investasi negara sering kali diisi oleh para profesional dari sektor perbankan dan manajer investasi. Bagi mereka, mengelola saham adalah "bahasa ibu" bersih, instan, dan likuid.


Namun, mengelola industri riil adalah "urusan kotor" yang melelahkan. Ia melibatkan negosiasi tanah, birokrasi perizinan yang berbelit, manajemen buruh, hingga kerumitan logistik di lapangan yang berdebu. Terdapat kecenderungan shortcut mentality (mentalitas jalan pintas) di mana laporan keuangan dipoles agar terlihat hijau melalui kenaikan harga saham dan dividen, sementara di akar rumput, basis industri nasional keropos karena minimnya suntikan modal fisik. Membeli saham perusahaan yang sudah mapan tidak menciptakan nilai tambah baru; ia hanya memindahkan kepemilikan modal di antara elit finansial tanpa menambah satu pun lapangan kerja baru di pabrik.

Belajar dari China: Dari Sepeda Ontel Menuju Penguasa Langit

Indonesia sering kali terjebak dalam obsesi meniru Temasek Singapura. Padahal, Singapura adalah negara kota tanpa lahan yang dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pusat jasa keuangan. Sebaliknya, Indonesia jauh lebih relevan bercermin pada SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission) di China.

Kita harus ingat sejarah dengan kepala tegak: Indonesia pernah mampu memproduksi pesawat terbang sendiri (N250) melalui IPTN saat mayoritas masyarakat di China masih menggunakan sepeda ontel di Jalan jalan utama sebagai moda transportasi utama. Namun, China berhasil melompat menjadi penguasa teknologi global bukan karena mereka jago berspekulasi di bursa saham, melainkan karena negara melalui SASAC berani melakukan investasi besar-besaran pada modal fisik, riset, dan mesin. Mereka menempatkan para insinyur dan teknokrat di garis depan kebijakan, bukan sekadar pialang saham. SASAC tidak mencari cuan dari fluktuasi harga harian, melainkan membangun keunggulan kompetitif jangka panjang melalui industri berat yang kini mendominasi dunia.

Perbandingan Global: Modal yang Menyesuaikan Demografi

Strategi investasi negara harus selaras dengan konteks demografisnya. Kesalahan dalam meniru model negara lain tanpa membedah struktur sosialnya adalah resep menuju kegagalan pembangunan.

* Norwegia (GPFG): Mereka bisa bermain di pasar modal global karena populasinya sedikit, industrinya sudah jenuh, dan mereka hanya perlu mengelola kekayaan untuk masa depan.

* Vietnam: Tanpa kemewahan Norwegia, Vietnam mengarahkan setiap sen investasi negara untuk membangun kawasan industri. Hasilnya, mereka menjadi pusat baru elektronik global.

* India: Melalui visi "Make in India", pemerintah memaksa modal negara untuk menjadi patient capital (modal yang sabar) demi menyerap ledakan populasi usia produktif.

Tawaran Solusi: Revitalisasi Dirgantara dan Industrialisasi Bahari

Danantara memiliki mandat moral untuk mengoreksi sejarah industri kita yang terputus. Menghidupkan kembali Industri Kedirgantaraan bukan sekadar soal nostalgia, melainkan tentang menggerakkan ribuan UKM komponen yang menyerap tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu. Begitu pula dengan Industri Perikanan. Sebagai penguasa laut dunia, modal Danantara seharusnya digunakan untuk membangun armada kapal tangkap modern dan pabrik pengolahan di pulau-pulau terluar, mengubah nelayan kita menjadi pemain industri global, bukan sekadar buruh tangkap tradisional.

Logika Makro: Industri sebagai Benteng Rupiah

Secara ekonomi makro, penguatan sektor riil adalah pertahanan terbaik bagi stabilitas nilai tukar. Ketergantungan kronis Indonesia pada impor bahan baku industri dan pangan menciptakan tekanan permanen pada neraca pembayaran. Jika Danantara mendanai industri substitusi impor seperti pabrik kimia dasar atau bahan baku obat yang saat ini 90% masih impor permintaan terhadap dolar AS akan menurun secara struktural. Kemandirian industri menciptakan stabilitas moneter yang jauh lebih kokoh dibandingkan aliran "hot money" di pasar modal yang rentan melarikan diri saat terjadi gejolak sentimen global.

Mengganti Pialang dengan Insinyur

Target pertumbuhan ekonomi 8% akan menjadi fatamorgana jika Danantara hanya berfungsi sebagai "Manajer Investasi" bagi elit finansial. Pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif hanya tercipta jika ada transformasi dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi.

Danantara harus bertransformasi menjadi Developmental Agency. Kekuasaan besar yang dimilikinya harus digunakan untuk membangun pabrik alat mesin pertanian agar petani kita berhenti mencangkul secara manual. Rakyat Indonesia tidak bisa makan angka dividen; mereka butuh pekerjaan yang bermartabat. Sudah saatnya Danantara berhenti berburu margin di layar monitor dan mulai membangun mesin di atas tanah air. Masa depan Indonesia ada di tangan para insinyur dan buruh pabrik, bukan di tangan para pialang saham yang mencari jalan pintas menuju kemakmuran semu.

*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya