Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, Rosan Roeslani di Istana, Jakarta (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Demutualisasi BEI: Peluang Investor Asing dan SWF Masuki Pasar Modal Indonesia

SENIN, 02 FEBRUARI 2026 | 11:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa perusahaan asing berpotensi menjadi pemegang saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi selesai.

Menurut Rosan, skema kepemilikan ini bukan hal baru karena sudah diterapkan di banyak bursa efek dunia. Demutualisasi diyakini akan membawa perubahan mendasar pada struktur kepemilikan dan tata kelola pasar modal.

"Ya memang itu emang di (bursa efek) lain seperti itu, jadi ini dipisahkan antara anggota dan kepemilikan, karena sekarang kan anggota dan kepemilikan itu gabung dimiliki oleh sebagian besar sekuritas-sekuritas. Nah, oleh sebab itu ini dibuka supaya lebih baik dan lebih transparan," ujar Rosan di Gedung BEI, Jakarta, dikutip Senin 2 Februari 2026. 


Pemerintah sendiri tengah mempercepat penyelesaian aturan demutualisasi BEI agar bisa terealisasi pada 2026. Proses ini mengubah BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO), yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi entitas berbentuk perusahaan terbuka yang bisa dimiliki publik atau pihak lain.

Skema ini bertujuan memisahkan kepentingan anggota bursa dengan pengelola bursa, sehingga mengurangi potensi benturan kepentingan.

Rosan menambahkan, keterlibatan lembaga investasi, termasuk Sovereign Wealth Fund (SWF) dari berbagai negara, merupakan praktik umum dalam bursa modern.

 "Hampir di semua bursa lainnya di dunia ini Sovereign Wealth Fund-nya itu kan memang ikut ya range-nya bisa 15 persen, ada yang 25 persen, ada yang 30 persen, ada yang lebih dari itu ya," jelasnya.

Terkait potensi keterlibatan Danantara Indonesia, Rosan menegaskan pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh sebelum menentukan besaran kepemilikan. Evaluasi ini akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk valuasi dan kebijakan investasi yang berlaku.

"Mengenai demutualisasi kita akan mempelajari terlebih dahulu seberapa persen kita ingin masuk. Kan kita juga tentunya lihat kriteria-kriteria pada saat kita masuk, dan berinvestasi," tambahnya.

Dengan demutualisasi, pasar modal Indonesia diharapkan menjadi lebih transparan, profesional, dan menarik bagi investor global, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan asing dan SWF untuk berpartisipasi secara strategis.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya