Berita

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjadi saksi di sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Politik

Kesaksian Ahok Seret Jokowi Cerminan Relasi Politik Tak Selalu Langgeng

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 09:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tampil blakblakan saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Di hadapan majelis hakim, Ahok menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama, tidak pernah ada laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada dewan komisaris. Termasuk, kata dia, temuan yang berkaitan dengan sewa kapal yang kini menjadi salah satu pokok perkara dalam persidangan.

Tak hanya menjawab pertanyaan seputar perkara, Ahok justru mendorong jaksa penuntut umum untuk berani naik ke level yang lebih tinggi bila ingin mengungkap kasus ini secara menyeluruh. 


Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Bahkan, Ahok menyebut, jika memang ingin membongkar perkara ini secara tuntas, maka pemeriksaan seharusnya juga menyentuh mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga mantan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Ahok tersebut dinilai memiliki dimensi politik yang tak kalah menarik. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, relasi politik antara Ahok dan Jokowi justru menjadi sorotan tersendiri di tengah persidangan ini.

“Bagaimana sebenarnya hubungan politik antara Jokowi dengan Pak Ahok ini menurut saya jauh lebih menarik. Kenapa Ahok yang dulu cukup baik berteman dan bahkan menjadi bagian satu perjuangan dalam sebuah kemenangan politik justru kini menyampaikan secara terbuka terkait pemeriksaan-pemeriksaan di persidangan?” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 29 Januari 2026.

Adi menilai, dinamika tersebut mencerminkan realitas politik Indonesia yang kerap berubah. Hubungan yang dulu erat, kata dia, tidak selalu menjamin kebersamaan akan berlangsung lama.

“Hubungan di politik kita memang turun naik. Di dalam memberikan kesaksian Ahok mengatakan kalau perlu periksa tuh presiden, periksa tuh BUMN. Ini menarik secara politik karena kita juga tahu bahwa di negara kita tidak pernah ada jaminan apapun hubungan politik seseorang dengan yang lainnya itu langgeng,” jelasnya.

Ia menambahkan, publik juga masih mengingat sikap Ahok menjelang Pilpres 2024, di mana mantan Gubernur DKI Jakarta itu melontarkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan Presiden Jokowi. Situasi tersebut, menurut Adi, menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah mengalami pergeseran serius.

“Setelah pecah kongsi, publik melihat dua figur ini rasanya agak sulit untuk dipertemukan dalam satu chemistry yang sama,” pungkasnya.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya