Berita

Mulyadi Opu Andi Tadampali. (Foto: YouTube Forum Keadilan TV)

Politik

Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Tidak Merata

RABU, 28 JANUARI 2026 | 03:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembangunan infrastruktur era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, yang bertujuan Indonesiasentris, dinilai masif namun belum sepenuhnya merata dan optimal, dengan beberapa target pembangunan tidak tercapai.

Demikian dikatakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, (UI) Mulyadi Opu Andi Tadampali saat bertemu Jokowi di Istana Negara pada 2016 silam.

"Saya bersama alumni S3 UI melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Negara," kata Mulyadi dalam acara podcast di YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Rabu 28 Januari 2026.


Mulyadi mengatakan, pertemuan dengan Jokowi saat itu dilakukan secara tertutup. Menurutnya, para dosen tidak boleh melakukan perekaman.

"Tidak boleh bawa handphone, tidak boleh foto-foto," kata Mulyadi. 

Di depan Jokowi, Mulyadi mengaku menyampaikan bahwa 
pembangunan di Indonesia tidak merata, karena kekuasaan terkonsentrasi di Jakarta. 

"Menteri meresmikan jembatan, foto-foto untuk propaganda, nggak ada hasilnya. Karena kekuasaan tidak diberikan kepada daerah," kata Mulyadi.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya