Berita

Peta Pulau Nunukan Indonesia dan Sebatik Malaysia (Foto: GBP)

Dunia

ISWAMI Minta Media Tak Bangun Narasi Keliru soal Perbatasan RI-Malaysia

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 20:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) meminta media massa di kedua negara menyajikan narasi yang akurat dan berimbang terkait penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah-Kalimantan Utara (Kaltara).

Presiden ISWAMI Malaysia, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman, menegaskan proses negosiasi penetapan dan pengukuran area Outstanding Boundary Problems (OBP) berlangsung secara harmonis, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun untung-rugi.

“ISWAMI berharap media massa memberikan laporan yang akurat dan jujur, mematuhi prinsip serta etika jurnalistik, dan tidak membangun narasi yang dapat mengaburkan hubungan baik kedua negara,” ujar Ahmad Zaini dalam keterangannya pada Sabtu, 24 Januari 2026.


Ia juga menyinggung pemberitaan media RI yang menyebut Malaysia menyerahkan 5.207 hektare lahan kepada Indonesia sebagai kompensasi tiga desa di wilayah Nunukan. 

Menurut Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia (Natural Resources and Environmental Sustainability/NRES) informasi tersebut tidak benar.

NRES menjelaskan, penyelesaian pengukuran perbatasan darat dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Indonesia–Malaysia pada 18 Februari 2025, setelah melalui proses negosiasi teknis yang komprehensif dan transparan selama lebih dari 45 tahun.

Kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian perbatasan darat sektor Sabah–Kaltara sendiri disebut telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan mantan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023. Proses negosiasi turut melibatkan Pemerintah Negara Bagian Sabah sebagai bagian dari delegasi Malaysia.

“ISWAMI yakin para pemimpin kedua negara menempuh pendekatan diplomatik berlandaskan niat baik dan persahabatan,” tegas Ahmad Zaini.

ISWAMI juga berharap pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat memberikan pengarahan khusus kepada media guna memperjelas isu perbatasan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan spekulasi negatif.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Kasus Video CCTV Restoran, Nabilah O’Brien Siap Hadiri RDPU Komisi III DPR

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:16

Indeks Utama Wall Street Berguguran Saat Perang Diprediksi Berlangsung Lama

Sabtu, 07 Maret 2026 | 08:03

Ketegangan Timur Tengah Bayangi Pasar Saham, Ini Sektor yang Paling Terdampak

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:49

Bursa Eropa Terguncang: Harga Energi Melonjak, Saham Berguguran

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:38

Putin Diduga Bantu Iran Bidik Aset Militer AS di Timur Tengah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:21

Menkeu Berencana Tambah Penempatan Dana Rp100 Triliun ke Perbankan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 07:03

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bedah Pemikiran Islam Bung Karno: Posisi RI di Board of Peace Jadi Sorotan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:32

Roy Suryo Cs Berpeluang Besar Lolos dari Jerat Hukum

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:19

Kalam Kiai Madura

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:13

Selengkapnya