Penangkapan Kader Gerindra Bukti Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak praktik korupsi di tingkat daerah dinilai patut diapresiasi. Langkah tegas lembaga antirasuah tersebut dianggap sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, menilai penindakan terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berjalan, meskipun korupsi di daerah terus berulang.

“Penindakan terhadap kepala daerah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya komitmen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Fatta kepada RMOL, Rabu, 21 Januari 2026.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penindakan semata tidak cukup. Tantangan utama pemerintah ke depan justru terletak pada pembangunan ekosistem pencegahan korupsi yang kuat dan berkelanjutan di daerah.

“Tanpa perbaikan struktural, mulai dari sistem insentif kepala daerah yang adil dan berbasis kinerja, reformasi birokrasi daerah, mekanisme audit yang kuat dan independen, hingga transparansi serta akuntabilitas anggaran, kasus korupsi kepala daerah akan terus berulang,” tegasnya.

Menurut Fatta, maraknya kembali kasus korupsi kepala daerah menjadi indikator lemahnya komitmen politik dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sebab bagi saya ini berulangnya kasus korupsi atau apapun praktik yang merugikan rakyat yang dilakukan kepala daerah menunjukkan lemahnya political will dalam menerapkan prinsip good governance,” katanya.

Ia juga menyoroti penangkapan Bupati Pati, Sadewo, yang merupakan kader Partai Gerindra. Kasus ini, menurutnya, menjadi pesan politik penting bahwa pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara tebang pilih.

“Kasus Bupati Pati, Sadewo, yang juga merupakan kader Partai Gerindra dan ditangkap KPK, menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi dijalankan tanpa pandang bulu,” jelas Fatta.

Secara politik, lanjutnya, langkah tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa partai penguasa maupun Presiden tidak memberikan perlindungan terhadap kader yang terlibat praktik koruptif.

“Jika komitmen ini tidak benar-benar dijalankan, sangat mungkin kekuasaan yang dimiliki Gerindra digunakan untuk melindungi kader sendiri, namun hal itu tidak terjadi,” pungkasnya.