Anggota Komisi II DPR, Cindy Monica. (Foto: Dok. Pribadi)
Provinsi Sumatera Barat dinilai perlu perencanaan dan penanganan bencana yang lebih matang, menyusul sejumlah bencana yang melanda daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Anggota Komisi II DPR, Cindy Monica, menegaskan bahwa respon cepat penting, tetapi ketahanan infrastruktur dan perencanaan jangka panjang menjadi kunci agar kerugian tidak berulang di titik yang sama.
“Kita tidak hanya perlu respon cepat dalam menangani bencana, tetapi juga ketahanan perencanaan dan pembangunan negara dalam menghadapi bencana di lokasi yang sama,” ujar Cindy kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026.
Legislator asal Sumbar itu mencontohkan Jalan Raya Lembah Anai, penghubung vital antara Kota Padang dan Bukit Tinggi, yang dalam dua tahun terakhir rusak tiga kali akibat longsor dan banjir, dengan biaya perbaikan mencapai lebih dari Rp1,7 triliun.
Cindy juga mengapresiasi penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mulai menata koordinasi penanganan bencana secara lebih terstruktur.
Namun, ia menyoroti lambatnya eksekusi di lapangan, di mana masih terdapat 792 pengungsi di Padang Pariaman dan sekitar 1.500 pengungsi di Agam, sementara hunian sementara belum rampung.
“Per hari ini hunian sementaranya itu belum selesai. Situasi diperberat dengan ketidakjelasan dana tunggu hunian, yang seharusnya Rp600 ribu per keluarga per bulan. Masyarakat masih kebingungan siapa yang berhak menerima, berapa besarannya, dan kapan dicairkannya,” jelasnya.
Selain itu, Cindy juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya dan komunikasi yang tepat dalam program relokasi masyarakat dari zona rawan bencana.
Legislator Partai Nasdem ini mengingatkan agar relokasi dilakukan dengan sensitif, tetapi tegas, sambil memastikan tidak ada ruang bagi praktik mafia tanah.
“Beberapa warga menyampaikan kepada saya, mereka memohon jangan direlokasi. Tapi tentu kita sebagai negara harus tegas karena nyatanya mereka tinggal di zona merah yang sangat rawan bencana,” katanya.
Lebih jauh, Cindy juga menekankan perlunya kebijakan fleksibilitas fiskal daerah agar kepala daerah dapat merespons bencana secara cepat tanpa hambatan birokrasi, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sumatra Barat.
“Pemotongan sepihak tanpa mempertimbangkan risiko tahunan justru melemahkan kapasitas negara sebagai garda terdepan dalam pemulihan bencana,” pungkasnya.
