Guru Besar UIN: Mamdani Buka Jalan Baru Politik Minoritas Muslim di AS

Politik Amerika Serikat kembali mencatat sejarah. Zohran Mamdani, seorang Muslim, sukses menembus tembok kekuasaan dengan terpilih sebagai Wali Kota New York City. Peristiwa ini dinilai sebagai tonggak baru politik minoritas.

Penilaian itu datang dari Prof. Dr. Drs. KH. Mujar Ibnu Syarif, S.H., M.Ag. Dalam orasi ilmiah pengukuhan sebagai Guru Guru Besar Bidang Hukum Ketatanegaraan Islam Perbandingan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mujar menyebut kemenangan Mamdani sebagai kejutan besar yang mengguncang peta politik Amerika.

"Mamdani adalah profil paling otentik dan menantang di tengah kenyataan politik Amerika yang selama ini belum ramah terhadap kepemimpinan Muslim,” kata Mujar di Auditorium Harun Nasution, Rabu, 14 Januari 2026.

Menurutnya, terpilihnya Mamdani menandai babak baru partisipasi politik kaum minoritas Muslim di Negeri Paman Sam. Selama lebih dari dua abad sejarah New York, belum pernah ada Muslim yang menduduki posisi tertinggi di kota terbesar Amerika Serikat itu.

“Ini sejarah. Mamdani menjadi Muslim pertama yang memimpin New York City,” tegasnya.

Tak heran, kemenangan Mamdani disebut-sebut sebagai salah satu kejutan politik terbesar di New York. Dewan Hubungan Amerika?"Islam (CAIR) yang bermarkas di Washington DC bahkan menilai peristiwa ini sebagai jalan baru politik Muslim minoritas di Amerika Serikat.

Dalam pidato berjudul “Partisipasi Politik Minoritas Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam Perbandingan dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia dan Singapura”, Mujar juga menyinggung ketimpangan hak politik minoritas di sejumlah negara Muslim.

Ia mencontohkan Tunisia, Yordania, dan Pakistan. Di negara-negara tersebut, warga non-Muslim masih belum bisa menikmati hak politik secara penuh, termasuk mencalonkan diri sebagai presiden.

“Ini masih menjadi kegelisahan akademik hingga hari ini,” ujarnya.

Karena itu, Mujar mendorong negara-negara dengan kondisi serupa Indonesia dan Singapura untuk lebih berani merajut kebijakan politik yang egaliter. Negara, kata dia, harus menjamin hak politik seluruh warga tanpa melihat agama.

“Minoritas harus diperlakukan setara. Mereka berhak mendapat ruang dan kesempatan yang sama dalam politik,” pungkasnya.

Pengukuhan Mujar sebagai guru besar berlangsung dalam Sidang Senat Terbuka UIN Jakarta yang juga dihadiri Rektor Prof. Asep Saepudin Jahar, Ketua Senat Prof. KH. Dede Rosyada, serta jajaran pimpinan kampus.