Berita

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto. (Foto: Dokumentasi HSI)

Politik

Krisis Geopolitik Global Alarm Keras Ketahanan Nasional Indonesia

KAMIS, 15 JANUARI 2026 | 23:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat geopolitik dan akademisi Rasminto menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela harus dibaca sebagai peringatan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Hal itu untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks.

Menurut Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) ini, peristiwa tersebut mencerminkan adanya pergeseran tata hubungan internasional, dari tatanan berbasis hukum internasional menuju praktik politik kekuatan yang semakin terbuka.


“Perubahan geopolitik global saat ini menuntut bangsa ini untuk lebih waspada dan mawas diri. Prinsip kedaulatan negara semakin rentan ketika berhadapan dengan kepentingan strategis kekuatan besar, sementara norma hukum internasional tidak lagi sepenuhnya menjadi rujukan utama,” ujar Rasminto dalam paparannya pada Kuliah Umum Universitas Quality Medan bertajuk Dampak Krisis Geopolitik Global terhadap Ketahanan Nasional yang digelar secara daring, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia menjelaskan, dalam perspektif geopolitik, tindakan unilateral terhadap suatu negara bertentangan dengan semangat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi fondasi tata dunia internasional.

“Tindakan unilateral dalam kasus Venezuela jelas bertentangan dengan Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (4), yang menegaskan larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain,” jelasnya.

Rasminto menambahkan, krisis geopolitik global tidak hanya berdampak pada stabilitas politik internasional, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap kondisi ekonomi dan sosial dunia. Ketegangan politik antarnegara, menurut dia, berpotensi memicu krisis energi yang kemudian berdampak langsung pada sektor pangan.

“Produksi pangan modern sangat bergantung pada energi, mulai dari pupuk berbasis gas alam, mekanisasi pertanian, hingga distribusi dan logistik. Ketika energi terganggu akibat konflik geopolitik, biaya produksi pangan ikut meningkat dan pada akhirnya membebani masyarakat,” urai dia.

Rasminto mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sistem global yang rapuh dapat memperbesar kerentanan nasional ketika krisis geopolitik terjadi secara tiba-tiba.

“Indonesia harus membangun kemandirian energi dan pangan nasional. Diversifikasi energi perlu dipercepat, karena jika tidak, kita akan terus bergantung pada impor dan sangat rentan terhadap guncangan global,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rasminto menyebut krisis Venezuela dapat menjadi refleksi penting bagi Indonesia dan dunia bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik global, isu energi dan pangan telah bergeser menjadi persoalan strategis yang menyangkut keamanan, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup bangsa.

"Selain peran negara, masyarakat juga perlu memiliki literasi geopolitik yang lebih baik agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan gejolak global", jelasnya. 

Ia pun mengingatkan penguatan multilateralisme dan penghormatan terhadap kedaulatan negara agar tidak jatuh dalam krisis berkepanjangan. 

“Penguatan multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kesadaran kolektif masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mencegah dunia, termasuk Indonesia, jatuh ke dalam krisis berkepanjangan,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya