Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dok. PDIP)

Politik

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 15:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Momentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP dinilai menjadi ruang penting untuk membaca ulang peta politik Jawa Tengah. 

Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai basis elektoral baru menempatkan PDIP pada situasi strategis.

“Apakah PSI diposisikan sebagai lawan langsung, atau justru bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih besar bersama Gerindra,” kata Arifki kepada wartawan, Minggu, 11 Januari 2026.


Arifki menilai, Jawa Tengah selama ini bukan hanya lumbung suara PDIP, tetapi juga basis simbolik dan organisatoris. Karena itu, setiap pernyataan politik yang menyasar wilayah Jateng termasuk dari PSI perlu dibaca secara struktural, bukan sekadar kompetisi elektoral biasa. 

“PSI dinilai membawa narasi pembaruan dan kedekatan dengan kekuasaan pusat, yang secara psikologis dapat mengganggu persepsi dominasi lama,” kata dia.

Namun demikian, Arifki melihat bahwa ancaman utama terhadap PDIP di Jawa Tengah tidak bisa dibaca tunggal. Di balik ekspansi PSI, terdapat Partai Gerindra sebagai partai penguasa yang memiliki sumber daya, jejaring elite, dan kontrol agenda nasional. Dalam pembacaan ini, PSI lebih tepat dipahami sebagai variabel baru, sementara Gerindra tetap menjadi faktor struktural yang menentukan.

“PSI menguji ruang simbolik, Gerindra menguji struktur kekuasaan. Keduanya berbeda level, tetapi saling berkaitan,” ujar Arifki.

Ia menambahkan, Rakernas PDIP menjadi penting karena akan memperlihatkan prioritas respon politik partai. Jika Rakernas menekankan konsolidasi kader, penguatan basis akar rumput, dan komitmen terhadap Pilkada langsung, maka sinyalnya PDIP sedang memperkuat pertahanan struktural menghadapi kekuatan besar. 

Sebaliknya, kata Arifki, jika narasi lebih diarahkan pada adu simbol dan citra, maka PSI kemungkinan dibaca sebagai lawan yang perlu direspons lebih cepat.

Arifki juga menilai, sikap PDIP di tingkat nasional akan sangat memengaruhi pembacaan ini. PDIP yang memilih oposisi tegas cenderung menjaga Jawa Tengah sebagai basis politik utama. Sebaliknya, jika PDIP masih membuka ruang kompromi nasional, maka fokus pertahanan daerah berpotensi terbagi, memberi ruang kompetisi yang lebih terbuka.

Menurut Arifki , Rakernas PDIP 2026 tidak semata berbicara tentang arah nasional menuju 2029, tetapi juga tentang bagaimana PDIP mengklasifikasikan ancaman politik di kandang sendiri. 

“Apakah Jawa Tengah diperlakukan sebagai wilayah yang sudah aman, atau justru sebagai medan kontestasi baru yang menuntut strategi berbeda?” ujarnya. 

“Dalam politik, perubahan besar sering diawali bukan oleh kekalahan, tetapi oleh kelengahan membaca perubahan peta,” demikian Arifki.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya