Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Keonaran Dunia: Demokrasi, Riba, dan Energi

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 06:25 WIB

KEONARAN dunia akibat Invasi AS ke Venezuela atas nama demokrasi dan penangkapan Maduro atas tuduhan narkoba mengungkap beberapa hal. Pertama, seperti sinyalemen Bloom dan Chomsky, demokrasi memang ekspor AS yang paling mematikan, sekaligus operasi bendera palsu yang paling mengelabui terutama bagi bangsa yang lama dijajah seperti Indonesia yang rakyatnya merindukan kebebasan. 

Demokrasi adalah operasi bendera palsu untuk menutupi proses perampokan yang tidak berhenti sejak proklamasi kemerdekaan hingga hari ini. Riba sebagai korupsi sistemik yang paling merusak dan memperbudak adalah uang kertas yang dicetak out of thin air tanpa pijakan emas. Bukan bunga pinjaman. Sekarang uang elektronik. 

James Wharram suatu ketika mengatakan bahwa korupsi orang Indonesia tergolong amatiran dibanding perampokan kekayaan Indonesia melalui sistem keuangan global ribawi ini. Dedolarisasi perdagangan migas oleh Maduro adalah alasan tersembunyi invasi AS yang sesungguhnya


Sejak Kissinger bersepakat dengan Raja Faisal pada paruh pertama dekade 1970-an untuk memperdagangkan minyak dalam US Dollar, kekuatan AS sebagai superpower bertumpu pada US Dollar. Apapun di bawah matahari, terutama migas, bisa dibeli AS dengan harga semurah kertas dan tinta percetakan The Fed. Kita harus mengeruk laut, menebang hutan, menambang nikel dan emas hanya untuk dibayar dengan kertas. Kissinger tahu bahwa kekayaan datang dari trade and commerce, termasuk perdagangan senjata.  Keadikuasaan AS dibangun di atas tipu daya yang sopan dan elegan ini. 

Kedua, seperti kata Gandhi, dunia cukup untuk semua, tapi tidak cukup untuk satu manusia yang serakah. Saat ini konsumsi energi perkapita AS sudah mencapai 10 kilo liter setara minyak per tahun. Gaya hidup  AS yang energy-obese ini hampir 5 kali lipat kita, sekitar 2 kali lipat Eropa dan Jepang. PLTN mereka tidak juga cukup. Untuk meniru gaya hidup tinggi-energi ini, umat manusia membutuhkan 4 bumi. Begitulah gaya hidup tinggi-energi AS itu meniscayakan riba melalui US Dolar dalam trade and commerce of oil and gas, serta invasi militer jika terpaksa seperti yang pernah terjadi di Irak dan Libya. Itulah yang terjadi atas Venezuela melalui invasi presisi sekitar 5 jam berbasis kecanggihan teknologi beberapa hari lalu. 

Ketiga, itulah geopolitik global yang kini dihadapi Presiden Prabowo. Musuh bangsa ini adalah demokrasi ala AS yang dipuja kaum sekuler radikal berkedok reformasi mbelgedhes. Hiruk pikuk pesta demokrasi pilpres dan pilkada langsung, keterbelahan warga menjadi cebong dan kampret, serta ijazah palsu adalah buah UUD 10/8/2002. Kita melupakan riba sebagai instrumen perampokan kekayaan bangsa ini secara terstruktur, sistemik dan masif sejak kedaulatan keuangan kita dibegal IMF melalui KMB 1949 di Den Haag. 

Keempat, perampokan TSM ala serakahnomics global ini berbahaya karena menyebabkan ketidakmampuan bangsa ini mewujudkan amanah UUD 18/8/1945: melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Hal ini menyebabkan kita tidak bisa berbuat banyak menghentikan keonaran dunia akibat ulah AS ini. Para ulama dan cendekiawan lurus negarawan pendiri bangsa telah menyusun UUD 18/8/1945 sebagai pernyataan perang melawan nekolim, sekaligus strategi untuk memenangkan perang tersebut. Apakah kita masih kesengsem demokrasi mbelgedhes ala Barat, yang hanya menghasilkan korporatokrasi dan duitokrasi ini?

Prof. Daniel Mohammad Rosyid
Guru Besar Teknik Kelautan ITS

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Istri Petinggi KPK Jadi Kapolres Metro Bekasi

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:12

Jasa Marga Alihkan 50,8 Juta Saham ke BP BUMN, Ini Penjelasan Lengkapnya

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:03

Hensat soal Pilkada Lewat DPRD: Ketua Kelas Saja Dipilih Murid

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:01

Wagub Babel Hellyana Siap Jalani Proses Hukum Kasus Ijazah

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:55

SPKR Kembali Geruduk OJK dan KPK Soal Dugaan Penggelapan Aset Sitaan Korupsi

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:43

Pilkada oleh DPRD dan Memperkuat Demokrasi Pancasila

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:42

Perluasan Definisi “Upaya Paksa” dalam KUHAP Baru: Menjaga Keadilan, Menjaga Kewenangan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:38

Farhan Siap Dipanggil Kejaksaan soal Kasus Wawalkot Bandung

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:35

Waspada Importir! Simak Aturan Terbaru Batas Waktu Penimbunan Barang di Pelabuhan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:32

Mentan Amran Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:30

Selengkapnya