Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi BNPB)

Politik

Bapersipil Konsolidasikan Aktivis Tolak Politisasi Bencana

MINGGU, 04 JANUARI 2026 | 15:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Barisan Penggerak Supremasi Sipil (Bapersipil), kelompok yang bergerak di isu kemanusiaan dan persatuan bangsa, menyatakan kesiapan mengambil sikap tegas terhadap upaya politisasi bencana di Sumatera. 

Perwakilan Bapersipil, Rizal Ebiet, menyatakan organisasi ini juga menegaskan komitmennya untuk meluruskan pemahaman sejarah mengenai supremasi sipil di Indonesia.

“Kita akan mengadakan pertemuan koalisi aktivis dan masyarakat dalam rangka  menolak politisasi bencana Sumatra,” kata Ebiet dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 Januari 2026.


Ebiet menjelaskan, Bapersipil sebelum dideklarasikan kepada publik terlebih dulu telah melakukan pemetaan guna mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci aktivis 98 yang masih memiliki integritas dan pengaruh di berbagai sektor baik politik, hukum ataupun akademisi. 

Dalam rangkaian itu, kata Ebiet, pihaknya bakal menggelar konsolidasi sekaligus diskusi untuk menguji kembali sejarah supermasi sipil. 

“Menyatukan persepsi apakah ada yang salah dalam perjalanan reformasi kita selama ini,” tutur Ebiet. 

Sejumlah rangkaian kegiatan juga akan dilakukan seperti dialog tanpa baper dan konsolidasi kemah aspirasi kebangsaan serta ikrar gotong royong di Sentul, Hambalang Bogor. 

Sementara itu, pengagas Bapersipil Ade Adriansyah Utama menambahkan bencana bukan ajang saling menyalahkan, melainkan momentum nasional untuk bersatu dan menghadirkan solusi. 

“Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, negara harus hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana secara maksimal. Ini harus diterjemahkan di lapangan melalui kerja nyata dan kolaborasi semua pihak,” tambah Ade. 

Oleh karenanya, sambung Ade, keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan.

“Kami mendorong agar semangat gotong royong terus diperkuat,” pungkasnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya