Berita

Tim QR-8 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII menggagalkan penyelundupan barang ilegal asal Filipina. (Foto: Dispenal)

Pertahanan

TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina

SABTU, 03 JANUARI 2026 | 04:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komitmen TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral VIII dalam menjaga kedaulatan laut dan stabilitas ekonomi nasional kembali membuahkan hasil gemilang. 

Dalam sebuah operasi penyergapan, Tim QR-8 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII bersama Tim Gabungan Bea Cukai Sulawesi Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan besar-besaran barang ilegal asal Filipina di dua titik berbeda.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi. 


“Aksi sigap ini bermula saat tim gabungan melakukan patroli intensif di perairan Batu Angus, Bitung. Prajurit TNI AL di lapangan berhasil mendeteksi pergerakan satu unit kapal fiber tanpa dokumen yang berusaha menyelinap masuk ke wilayah Indonesia,” ujar Laksda Dery dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.

Aksi Kejar-kejaran di laut terjadi, Tim QR-8 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal tersebut. Di atas dek, petugas menemukan ratusan ekor ayam ras Filipina yang tidak dilengkapi dokumen karantina, puluhan botol minuman beralkohol, hingga senjata tajam khusus ayam sabung.

Tak berhenti di situ, operasi berlanjut dengan penyisiran di jalur darat. Di Pelabuhan Ferry Munte, Likupang, tim kembali menunjukkan taringnya dengan mencegat sebuah truk yang memuat 98 koli obat-obatan ayam ilegal yang diselundupkan melalui KMP Tarusi.

Dari hasil identifikasi, total nilai barang bukti yang berhasil diamankan mencapai angka fantastis, yakni Rp1.124.572.200. Tindakan tegas ini secara langsung berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp286.484.768.

Saat ini, seluruh barang bukti beserta kapal telah ditarik ke Satrol Kodaeral VIII Bitung untuk diproses secara hukum. Langkah berani Tim QR-8 dan Bea Cukai ini menjadi pesan kuat bagi para pelaku kejahatan lintas batas bahwa TNI AL terus meningkatkan pengawasan khususnya di wilayah perbatasan negara. 

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL akan terus meningkatkan pengawasan, serta mengerahkan unsur operasi di wilayah perairan khususnya di wilayah perbatasan, guna mencegah pelanggaran hukum serta masuknya barang ilegal melalui laut yurisdiksi nasional Indonesia.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya