Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Polri pada akhir tahun 2025 dianggap tidak dalam kondisi yang mudah, karena dihantui oleh berbagai framing jahat yang diedarkan ke publik.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GP Al-Washliyah), Aminullah Siagian menuturkan, sejumlah isu yang dikemukakan untuk mendelegitimasi kepercayaan publik kepada Polri tidak seperti yang tercatat survei internasional dan nasional di tahun 2025.
Aminullah menegaskan, serangan terhadap Polri saat ini bukan lagi kritik konstruktif, melainkan sudah masuk wilayah politik pembusukan institusi negara.
“Kritik yang berbasis data itu sehat. Tapi delegitimasi yang membabi buta, menutup mata dari fakta objektif, dan sengaja membangun ketidakpercayaan publik itu bukan aktivisme, itu sabotase terhadap negara,” ujar Aminullah dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.
Dia memandang, hasil The Global Safety Report 2025 yang dirilis Gallup menempatkan Indonesia pada peringkat 19 dari 144 negara dengan skor 89 pada Law and Order Index.
Menurut Aminullah, data tersebut menjadi tamparan keras bagi mereka yang terus menggiring opini yang menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat keamanan.
“Fakta bahwa 83 persen warga Indonesia merasa aman berjalan sendirian di malam hari merupakan realitas sosial yang tidak bisa dipatahkan oleh propaganda politik,” tutur Aminullah.
“Rakyat merasakan aman, dunia mengakui, tapi ada segelintir elite yang terus berteriak seolah negara ini runtuh. Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya sedang bermain api?” sambungnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan upaya pelemahan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum sama dengan melemahkan kedaulatan negara, yang mirisnya kerap dibungkus dengan jargon demokrasi padahal bermuatan kepentingan sempit.
“Tidak ada negara berdaulat yang membiarkan aparatnya dihancurkan oleh framing jahat. Demokrasi tanpa kepercayaan pada hukum akan berubah menjadi anarki,” pungkasnya.
Salah satu framing yang sering dihembuskan ke publik, terkait kerusuhan di akhir Agustus 2025. Pada saat itu, Polri kerap disudutkan sebagai institusi pelanggar HAM.
