Berita

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. (Foto: Dok. Partai Nasdem)

Politik

Pemulihan Keuangan Negara Lebih Bermakna daripada Pamer Tersangka

SABTU, 27 DESEMBER 2025 | 18:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Kejaksaan Agung dalam mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp6,62 triliun, didukung penuh Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo.

Menurut Rudianto, pengembalian tersebut menjadi capaian penting karena berasal dari penagihan denda administratif sektor kehutanan serta penyelamatan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

Legislator Nasdem itu sekaligus mengkritisi pola penanganan perkara korupsi yang selama ini dinilainya terlalu menitikberatkan pada hukuman badan dan aspek simbolik, seperti memamerkan tersangka di hadapan publik.


“Saya secara pribadi lebih mengapresiasi uang yang dipamerkan ketimbang orang yang dipamerkan. Selama ini orang dipamerkan pakai baju atau rompi tahanan, tapi ternyata tidak ada efek jera. Korupsi tidak selesai-selesai,” ujar Rudianto kepada wartawan, Sabtu, 27 Desember 2025.

Ia berpandangan, menampilkan hasil pemulihan aset merupakan pendekatan baru yang lebih elegan dan substansial dalam penegakan hukum. Langkah tersebut menunjukkan pergeseran fokus pemberantasan korupsi ke arah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara.

“Kasus korupsi tidak semata-mata soal penghukuman badan. Yang paling utama adalah bagaimana uang negara bisa kembali. Saya berpikir positif, ini cara baru dalam penanganan korupsi dan pemulihan kerugian negara yang jauh lebih bermakna,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan ilustrasi konkret mengenai pemanfaatan dana Rp6,62 triliun tersebut. Selain pembangunan hunian tetap, dana tersebut diklaim cukup untuk merenovasi sekitar 6.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan menteri terkait di lokasi, kebutuhan hunian tetap untuk korban bencana banjir dan longsor di Tanah Air mencapai hampir 200 ribu unit. Prabowo pun menyayangkan sikap korporasi yang mengabaikan kewajiban administratifnya.

"Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 20 ini berapa? 20 perusahaan ini ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara kita," kata Prabowo.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya