ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Peduli Kepulauan Riau (ASPEK) menggelar unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 22 Desember 2025. Massa mendesak Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) turun langsung ke Kabupaten Lingga dan Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dengan membawa mobil komando, massa ASPEK menyuarakan keresahan masyarakat Kepri terkait dugaan perusakan hutan dan lahan. Aksi berlangsung damai sejak siang hari dengan pengawalan ketat aparat Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan: “Bapak Presiden Prabowo, Satgas PKH, Menteri Kehutanan, Kami Tidak Ingin Kepulauan Riau Mengalami Bencana Seperti Sumatra.”

Poster lain bertuliskan, “Hutan dan Lahan Kami Dirampas, Datanglah ke Lingga,” hingga “Hutan Gundul, Masyarakat Dizalimi, Bencana Menanti Batam.”

Para orator silih berganti berorasi dari atas mobil komando. Mereka menuding aktivitas PT CSA dan PT SPP sebagai biang rusaknya hutan, bukit, hingga kawasan bakau di Kepri. ASPEK menilai pembiaran hanya akan menyeret Kepulauan Riau ke jurang bencana ekologis.

Inisiator ASPEK, Zuhardi Putra, warga asli Lingga, menegaskan aksi ini merupakan bentuk sikap tegas masyarakat Kepri. Ia menyampaikan lima tuntutan utama, mulai dari permintaan Satgas PKH turun ke lapangan, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan yang dinilai merugikan rakyat.

ASPEK juga menuntut transparansi perluasan lahan, termasuk penguasaan tanah negara dan tanah masyarakat yang disebut dilakukan secara tidak manusiawi. Mereka meminta Kementerian Kehutanan meninjau ulang luas perizinan HGU PT CSA dan PT SPP di Kabupaten Lingga.

Zuhardi mengingatkan, jika aspirasi tersebut tak digubris, ASPEK siap menggelar aksi besar-besaran di Istana Negara dengan membawa langsung warga Kepulauan Riau.

 “Kami tidak anti investasi. Tapi jangan sampai investasi justru menghancurkan alam dan menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun menutup dengan pesan keras kepada pemerintah pusat. “Jangan hanya percaya laporan manis pejabat daerah. Presiden harus turun langsung ke Lingga, lihat sendiri penderitaan rakyat di lapangan,” tandas Zuhardi.