Berita

Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap (pojok kiri) menerima Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025 di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta. (Foto: Humas Kementerian PU)

Nusantara

Kementerian PU Raih Penghargaan P2DN 2025

SELASA, 16 DESEMBER 2025 | 23:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya memegang komitmennnya, memperkuat peranan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Hal itu disampaikan Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Airyn Saputri Harahap, saat mewakili Kementerian PU menerima Penghargaan Penggunaan Produk dalam Negeri (P2DN) tahun 2025, di Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

Airyn menjelaskan, penghargaan yang diperoleh dalam kategori “Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar”, mencerminkan konsistensi kebijakan Kementerian PU dalam mengarahkan belanja infrastruktur skala besar agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif.


"Penguatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional,” kata Airyn dalam keterangan tertulisnya, Selasa 16 Desember 2025. 

Airyn menegaskan, Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Dimana fokus utamanya bukan pada investasi infrastruktur PU, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif.

"Seperti industri, pariwisata, dan lain-lain turut serta mendukung pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," sambungnya menegaskan.

Peran tersebut, lanjut Airyn, tersarikan dalam Tri Asa Pembangunan Infrastruktur, atau PU 608 sebagai arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, serta berdampak nyata bagi masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya