Berita

Zarof Ricar usai menjalani pemeriksaan KPK, Senin, 15 Desember 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Hasbi Hasan Ternyata Anak Buah Zarof Ricar, Sitaan Kejagung Didalami KPK

SENIN, 15 DESEMBER 2025 | 17:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Nama Zarof Ricar kembali mencuat. Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) itu buka suara soal duit jumbo yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zarof mengaku, isu uang sitaan ikut dibahas saat dirinya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengurusan perkara di MA yang menyeret mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

"Iya, sekitar 15 pertanyaan soal Hasbi Hasan. Kebetulan dia bekas anak buah saya. Itu saja," ujar Zarof kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin sore, 15 Desember 2025.


Tak hanya Hasbi, penyidik juga menyinggung duit hampir Rp1 triliun yang lebih dulu disita Kejagung dari rumah Zarof.

"Ada juga yang saya bicarakan dengan penyidik, iya, soal uang yang disita Kejagung," katanya singkat.

Saat dikonfirmasi soal kabar nilai sitaan tembus Rp2 triliun, Zarof buru-buru membantah. Namun ia mengakui jumlahnya memang lebih dari Rp1 triliun.

"Wah, nggak (Rp2 triliun). Tapi iya, lebih dari Rp1 triliun," kilahnya.

Zarof diperiksa maraton lebih dari enam jam, sejak pukul 10.45 WIB hingga 16.59 WIB. Usai pemeriksaan, ia kembali digiring petugas ke Lapas Salemba.

Nama Zarof sendiri bukan figur sembarangan. Ia dikenal luas sebagai mafia kasus. Pada Rabu, 12 November 2025, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Zarof.

Tak hanya itu, uang Rp915 miliar dan emas 51 kilogram yang ditemukan Kejagung di kediamannya dirampas untuk negara. Alasannya Zarof tak mampu menjelaskan asal-usul harta tersebut dari sumber yang sah.

Sementara itu, KPK sejak 5 Maret 2024 telah mengembangkan perkara suap pengurusan perkara di MA ke ranah TPPU. Meski belum diumumkan resmi, informasi yang dihimpun redaksi menyebut ada tiga tersangka TPPU: Hasbi Hasan, penyanyi Windy Idol, serta Rinaldo Septariando B, wiraswasta yang juga kakak kandung Windy Idol.

Hasbi sendiri makin terjerat. Selain TPPU, ia kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus suap lain di MA bersama Menas Erwin Djohansyah, Dirut PT Wahana Adyawarna. Berkas perkara Menas Erwin sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor PN Bandung pada Kamis, 11 Desember 2025.

Dalam perkara suap pengurusan kasus KSP Intidana dan gratifikasi, Hasbi lebih dulu divonis 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp3,88 miliar oleh Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, 3 April 2025. Vonis itu dikuatkan PT DKI Jakarta pada 20 Juni 2024.

Padahal, Jaksa KPK menuntut jauh lebih berat yakni 13 tahun 8 bulan penjara. Jaksa menilai Hasbi bersama Dadan Tri Yudianto menerima suap total Rp11,2 miliar dari Heryanto Tanaka. Jatah Hasbi mencapai Rp3,25 miliar, terdiri dari uang tunai Rp3 miliar dan tas-tas mewah Hermes dan Dior senilai sekitar Rp250 juta.

Uang dan barang mewah itu disebut sebagai 'pelumas' agar Hasbi menggerakkan pengurusan perkara kasasi pidana dan kepailitan KSP Intidana di MA. Belum lagi gratifikasi lain berupa uang dan fasilitas perjalanan sejak 2021 hingga 2022, dengan total Rp630 juta lebih.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya