Kementerian PKP Kebut Hunian Baru dengan Sistem Modular untuk Penyintas Bencana Sumatera

RMOL. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan relokasi dan pembangunan hunian baru bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri PKP Maruarar Sirait, atau Ara, mengungkapkan bahwa pendataan awal mencatat 112.551 unit rumah terdampak di tiga provinsi tersebut, mulai dari rusak ringan hingga hanyut.

“Angkanya terus bergerak, tapi sementara ini jumlahnya sekitar 112 ribu rumah,” ujar Ara, usai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, dikutip Jumat 12 Desember 2025. 

Sebaran kerusakan sementara tercatat mencapai 75.000 unit di Aceh, 28.600 unit di Sumatera Utara, dan hampir 9.000 unit di Sumatera Barat. 

Untuk langkah relokasi, PKP telah mulai memetakan 21 lokasi potensial, yaitu delapan di Aceh, delapan di Sumut, dan lima di Sumbar.

“Keamanan jadi pertimbangan utama, lalu legalitas lahan dan kedekatannya dengan sekolah, pasar, hingga fasilitas kesehatan,” jelas Ara.

Ia menegaskan survei kerusakan masih berjalan karena ratusan ribu unit harus dicek satu per satu sebelum diputuskan apakah perlu dibangun ulang, direlokasi, atau cukup direnovasi.

Sebagai opsi hunian cepat, pemerintah menyiapkan penggunaan rumah modular RISHA, yang bisa dirakit cepat menggunakan panel. Saat ini tersedia 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung, namun jumlahnya kemungkinan ditambah setelah kebutuhan dihitung secara detail.

PKP juga bekerja sama dengan Semen Indonesia Group untuk menentukan standar teknis dan biaya pembangunan, mulai dari kualitas panel hingga waktu instalasi.

Selain intervensi pemerintah, bantuan pihak nonpemerintah juga mulai mengalir. Yayasan Buddha Tzu Chi menyatakan kesiapan membangun 2.000 rumah bagi penyintas bencana.

“Ini bentuk gotong royong yang sangat kami hargai. Semua kontribusi akan kami integrasikan dengan program pemerintah,” kata Ara.

Tahap rekonstruksi penuh belum dimulai karena menunggu validasi final data kerusakan, namun seluruh persiapan terus dipercepat agar pelaksanaan dapat langsung berjalan setelah fase tanggap darurat berakhir.

“Kita harus punya data yang sama dulu sebelum menghitung kebutuhan anggarannya dan menentukan rumah mana yang dibangun baru, direlokasi, atau direnovasi,” tegasnya.