Pemerintah Diminta Tambah TKD untuk Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah Pusat didesak segera menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah yang tengah menghadapi dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

“Daerah sedang berjuang untuk pulih di tengah keterbatasan anggaran. Pemangkasan TKD jelas berdampak pada kemampuan penanggulangan bencana. Padahal masyarakat membutuhkan pemulihan cepat dan menyeluruh," kata Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, Selasa, 9 Desember 2025.

Cindy menyoroti pemangkasan alokasi TKD tahun ini telah mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah, sehingga menghambat proses tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana. 

Di berbagai wilayah, khususnya Sumatra Barat, kerusakan infrastruktur, hilangnya lahan pertanian, hingga terputusnya akses ekonomi semakin menekan masyarakat.

"Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penambahan anggaran TKD bagi Sumatra Barat,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Menurutnya, penambahan TKD bukan sekadar urusan teknis anggaran, tetapi menyangkut keberlanjutan rehabilitasi infrastruktur, bantuan sosial bagi penyintas, pemulihan sentra pertanian, serta percepatan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.

“Sumbar, Sumut, dan Aceh tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri menghadapi bencana ini. Negara harus hadir melalui kebijakan anggaran yang memihak masyarakat terdampak. Saya di DPR RI berkomitmen mengawal isu ini dan mendorong skema anggaran yang adaptif terhadap kondisi bencana,” tegasnya.