Berita

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Fadhil Alfathan. (Foto: Youtube Bambang Widjojanto)

Politik

Bantuan Hukum dengan Kemiskinan Berkaitan Erat

KAMIS, 04 DESEMBER 2025 | 04:45 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain memiliki perluasan wewenang namun minim pengawasan dan akuntabilitas juga tidak dibarengi dengan adanya penjaminan terhadap hak korban, tersangka, terdakwa atau orang-orang yang berhadapan dengan hukum.

Demikian dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, dikutip Kamis 4 Desember 2025.

"Salah satunya hak atas bantuan hukum," kata Fadhil.


Fadhil mengaku dalam pembentukan KUHAP, LBH Jakarta beberapa kali memberikan masukan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum bukan sekedar kebaikan hati advokat, tapi tata kelolanya harus dilakukan negara dalam kebijakan 

"Bantuan hukum dengan kemiskinan itu sangat erat," kata Fadhil. 

Karena itulah, LBH Jakarta menegaskan bahwa bantuan hukum adalah bagian dari kebijakan negara untuk kesejahteraan sosial. 

"Namun ada salah kaprah, negara melihat bantuan hukum yang dilakukan advokat oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan penguatan kapasitas, quality control organisasi bantuan hukum tidak dilakukan di luar KUHAP," kata Fadhil.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya