Berita

Suasana kerusakan akibat banjir bandang di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 27 November 2025. (Foto: Humas BNPB).

Politik

Senator Sumbar Desak Prabowo Tetapkan Bencana Nasional

RABU, 03 DESEMBER 2025 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas rangkaian musibah yang melanda sejumlah wilayah Sumatera. 

Anggota DPD RI asal Sumatera Barat (Sumbar), Buya Muslim Muhammad Yatim, menilai skala kerusakan, korban, dan keterbatasan pemerintah daerah, sudah berada di luar kapasitas penanganan mandiri.

“Negara tidak boleh terlambat hadir. Semakin cepat status bencana nasional ditetapkan, semakin cepat pula personel, logistik, dan pendanaan nasional bisa digerakkan,” tegas Buya Muslim dalam keterangannya, Rabu, 3 Desember 2025.


Senator asal Sumbar itu juga menyalurkan bantuan personal melalui jaringan Bumi Andalas Tangguh untuk memastikan distribusi lebih cepat dan tidak tumpang tindih.

Ia turut mendoakan para korban, sembari mengajak masyarakat Indonesia ikut mendoakan dan membantu Sumbar  sesuai kemampuan. Menurutnya, kondisi lapangan sudah masuk kategori krisis besar seperti infrastruktur rusak, akses logistik terputus, dan kebutuhan darurat terus meningkat. 

Sehingga, penetapan bencana nasional diperlukan untuk mobilisasi cepat TNI–Polri, BNPB, dan kementerian terkait, akses pendanaan darurat nasional, koordinasi terpadu antar-lembaga, dan distribusi bantuan hingga daerah terpencil.

Ia menambahkan, Bumi Andalas Tangguh saat ini terus mengawal penyaluran pangan, layanan kesehatan, evakuasi, dan hunian darurat.

Buya Muslim mengajak masyarakat, dunia usaha, lembaga sosial, hingga diaspora Minang untuk bersatu membantu Sumbar.

“Ini bukan saatnya saling tunggu dan saling menyalahkan. Ini saatnya saling topang. Saat seluruh elemen bangsa bergerak bersama,” pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya