Berita

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi. (Foto: Instagram Kemenhub)

Politik

Bandara IMIP Indikasi Ada Negara dalam Negara, Menhub Layak Dicopot

MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengindikasikan ada upaya menciptakan negara dalam negara.

Sosok Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi pun disorot lantaran pernah menetapkan bandara IMIP Morowali berstatus sebagai bandara internasional.

Padahal dalam temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bandara tersebut bak hantu karena tidak dilengkapi petugas bea cukai dan imigrasi.


"Bandara IMIP itu ilegal dari sisi pertahanan negara. Langkah Menhan sudah tepat, jangan ada negara dalam negara. Bila perlu itu ditutup dan diselidiki secara serius," kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Minggu, 30 November 2025.

Bandara IMIP Morowali wajib diusut tuntas. Agar berjalan maksimal, Menhub Dudy disarankan nonaktif sampai pengusutan tuntas. Jika terbukti bersalah, maka Dudy layak dicopot.

"Itu berbahaya bagi kedaulatan negara. Menhub harus diperiksa, bia perlu dicopot karena dia melakukan langkah yang keliru," tutur Muslim.

Muslim pun menyoroti latar belakang Menhub Dudy di balik penetapan Bandara IMIP sebagai bandara internasional. Dudy merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin di Pilpres 2019.

"Menhub bekerja untuk siapa? Langkah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah tepat. Komisi I DPR harus turun ke IMIP," pungkas Muslim.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya