Berita

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi. (Foto: Instagram Kemenhub)

Politik

Bandara IMIP Indikasi Ada Negara dalam Negara, Menhub Layak Dicopot

MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengindikasikan ada upaya menciptakan negara dalam negara.

Sosok Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi pun disorot lantaran pernah menetapkan bandara IMIP Morowali berstatus sebagai bandara internasional.

Padahal dalam temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bandara tersebut bak hantu karena tidak dilengkapi petugas bea cukai dan imigrasi.


"Bandara IMIP itu ilegal dari sisi pertahanan negara. Langkah Menhan sudah tepat, jangan ada negara dalam negara. Bila perlu itu ditutup dan diselidiki secara serius," kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Minggu, 30 November 2025.

Bandara IMIP Morowali wajib diusut tuntas. Agar berjalan maksimal, Menhub Dudy disarankan nonaktif sampai pengusutan tuntas. Jika terbukti bersalah, maka Dudy layak dicopot.

"Itu berbahaya bagi kedaulatan negara. Menhub harus diperiksa, bia perlu dicopot karena dia melakukan langkah yang keliru," tutur Muslim.

Muslim pun menyoroti latar belakang Menhub Dudy di balik penetapan Bandara IMIP sebagai bandara internasional. Dudy merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin di Pilpres 2019.

"Menhub bekerja untuk siapa? Langkah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah tepat. Komisi I DPR harus turun ke IMIP," pungkas Muslim.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya