Berita

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi. (Foto: Instagram Kemenhub)

Politik

Bandara IMIP Indikasi Ada Negara dalam Negara, Menhub Layak Dicopot

MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengindikasikan ada upaya menciptakan negara dalam negara.

Sosok Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi pun disorot lantaran pernah menetapkan bandara IMIP Morowali berstatus sebagai bandara internasional.

Padahal dalam temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bandara tersebut bak hantu karena tidak dilengkapi petugas bea cukai dan imigrasi.


"Bandara IMIP itu ilegal dari sisi pertahanan negara. Langkah Menhan sudah tepat, jangan ada negara dalam negara. Bila perlu itu ditutup dan diselidiki secara serius," kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Minggu, 30 November 2025.

Bandara IMIP Morowali wajib diusut tuntas. Agar berjalan maksimal, Menhub Dudy disarankan nonaktif sampai pengusutan tuntas. Jika terbukti bersalah, maka Dudy layak dicopot.

"Itu berbahaya bagi kedaulatan negara. Menhub harus diperiksa, bia perlu dicopot karena dia melakukan langkah yang keliru," tutur Muslim.

Muslim pun menyoroti latar belakang Menhub Dudy di balik penetapan Bandara IMIP sebagai bandara internasional. Dudy merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin di Pilpres 2019.

"Menhub bekerja untuk siapa? Langkah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah tepat. Komisi I DPR harus turun ke IMIP," pungkas Muslim.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya