Berita

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi. (Foto: Instagram Kemenhub)

Politik

Bandara IMIP Indikasi Ada Negara dalam Negara, Menhub Layak Dicopot

MINGGU, 30 NOVEMBER 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengindikasikan ada upaya menciptakan negara dalam negara.

Sosok Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi pun disorot lantaran pernah menetapkan bandara IMIP Morowali berstatus sebagai bandara internasional.

Padahal dalam temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bandara tersebut bak hantu karena tidak dilengkapi petugas bea cukai dan imigrasi.


"Bandara IMIP itu ilegal dari sisi pertahanan negara. Langkah Menhan sudah tepat, jangan ada negara dalam negara. Bila perlu itu ditutup dan diselidiki secara serius," kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Minggu, 30 November 2025.

Bandara IMIP Morowali wajib diusut tuntas. Agar berjalan maksimal, Menhub Dudy disarankan nonaktif sampai pengusutan tuntas. Jika terbukti bersalah, maka Dudy layak dicopot.

"Itu berbahaya bagi kedaulatan negara. Menhub harus diperiksa, bia perlu dicopot karena dia melakukan langkah yang keliru," tutur Muslim.

Muslim pun menyoroti latar belakang Menhub Dudy di balik penetapan Bandara IMIP sebagai bandara internasional. Dudy merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin di Pilpres 2019.

"Menhub bekerja untuk siapa? Langkah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah tepat. Komisi I DPR harus turun ke IMIP," pungkas Muslim.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya