Akademisi Unmul Bedah Beda SBY dan Jokowi di Isu Militerisme

Isu militerisme dan kebebasan berpendapat masyarakat sipil belakangan hangat menjadi diskursus pemerhati dan akademisi hukum.

Salah satu yang membahas topik itu adalah akademisi Universitas Mulawarman Saiful Bahri dalam diskusi publik dengan tajuk “Hubungan Sipil dan Militer dalam Demokrasi: Menguatnya Militerisme dan Ancaman Kebebasan” di Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur.

Saiful Bahri dalam paparannya, membandingkan era kepemimpinan dua mantan Presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

"Di mana SBY yang berlatarbelakang militer justru menampilkan kepemimpinan sipil dan menjaga sendi-sendi demokrasi," kata Saiful dalam keterangan tertulis, Sabtu 29 November 2025.

Sementara, kata dia, era Jokowi menunjukkan hal sebaliknya. Berasal dari kalangan sipil, menurutnya, militerisasi nampak kental di era Jokowi.

"Sementara Jokowi sebagai representasi figur sipil justru menampilkan kepemimpinan militerisme dengan membuka ruang-ruang militerisasi dalam kehidupan sipil," tuturnya.

Sementara Gina Sabrina dari Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menguraikan menguatnya militerisme dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat. 

Ia memaparkan kronik gejala militerisme dari monitoringnya sejak tahun 2018-2025. Menurutnya ancaman terhadap kebebasan berpikir, berekspresi dan berpendapat telah dimulai sejak 2018.

"Tepatnya ketika TNI menyita buku-buku komunisme, dilanjutkan dengan penjagaan prajurit TNI semakin massif di aksi demonstrasi besar sejak 2019, seperti Omnibus Law, Reformasi Dikorupsi," tandasnya.