Masalah Utang dan Keuangan Belum Beres, Merger 7 BUMN Ditunda ke 2026

Rencana besar penggabungan (merger) tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, termasuk nama-nama besar seperti Hutama Karya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya, dipastikan batal terealisasi tahun ini. Proses ambisius ini harus diundur hingga Kuartal I 2026.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), selaku super holding yang mengawasi proses ini, menjelaskan bahwa alasan utama penundaan adalah masalah keuangan yang masih menumpuk.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, secara terbuka mengakui bahwa kondisi finansial BUMN Karya saat ini dinilai masih rapuh. Penggabungan tidak bisa dilakukan terburu-buru sebelum masalah mendasar diselesaikan.

"Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini," kata Dony di Jakarta, Rabu 26 November 2025.

Prioritas utama Danantara saat ini adalah membereskan persoalan keuangan paling berat di masing-masing entitas. Langkah perbaikan yang sedang dikebut meliputi; Restrukturisasi Utang, yaitu menyelesaikan tumpukan utang yang membebani. Impairment dan Revaluasi Aset, yaitu menilai kembali nilai aset perusahaan secara jujur. Lalu Penataan Struktur Keuangan, yaitu enstabilkan kondisi finansial agar perusahaan siap digabungkan.

Meskipun harus mundur dari target awal, Dony Oskaria memastikan bahwa merger tujuh BUMN Karya ini akan tetap berjalan. Penundaan ini adalah langkah hati-hati untuk memastikan super holding BUMN konstruksi di masa depan benar-benar kuat dan sehat.

Saat ini, Danantara masih mengkaji berbagai skenario terbaik untuk menentukan format penggabungan yang mampu memperkuat industri konstruksi milik negara.

Terkait kabar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di sejumlah BUMN Karya akhir tahun ini, Dony menjelaskan bahwa agenda tersebut tidak berhubungan langsung dengan merger. RUPS tersebut hanya fokus pada perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan aturan dan undang-undang yang baru.