Respons Pemkot Jaksel Lambat soal Penanganan Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan belum menunjukkan komitmen yang memadai dalam menangani persoalan kesehatan. Sejumlah indikator kesehatan wilayah memperlihatkan beban penyakit yang tinggi, namun responsnya lambat, kurang akomodatif, dan minim koordinasi dengan relawan yang selama ini bekerja langsung di lapangan.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan mencatat 13.250 kasus tuberkulosis (TBC) pada 2024. Memasuki Januari hingga Mei 2025, data sementara menunjukkan 4.423 kasus baru. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Jakarta Selatan sebagai salah satu penyumbang kasus TBC tertinggi di DKI Jakarta.

“Angka TBC di Jaksel sangat tinggi, tapi Pemkot Jaksel tidak terlihat berupaya serius mengajak relawan untuk memperkuat deteksi dini dan pendampingan pasien,” kata Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan (Tian) melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 25 November 2025.

Selain TBC, kasus demam berdarah dengue (DBD) juga berulang setiap tahun. Sepanjang 2024 dan awal 2025, laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan ribuan kasus DBD di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Diketahui, Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah penyumbang utama.

“DBD ini masalah tahunan. Tapi pola penanganannya tidak berubah. Kami jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan atau edukasi komunitas. Pemerintah kota seperti menunggu kasus meledak dulu baru bergerak,” ujar Tian.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan relawan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari strategi kesehatan masyarakat modern. 

Ia mendesak Pemkot Jaksel untuk memperbaiki tata kelola kesehatan secara menyeluruh, termasuk membuka ruang dialog rutin dan melibatkan relawan sebagai mitra kolaborasi. 

“Kesehatan itu bukan isu sampingan. Ini menyangkut nyawa warga,” kata Tian.