Berita

Ilustrasi peserta didik. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Disdik DKI Rancang Program Sekolah Bebas Bullying Usai Insiden SMAN 72

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 09:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) bersama jajaran terkait untuk merancang program sekolah bebas bullying atau perundungan di seluruh wilayah ibu kota.

Langkah ini diambil, setelah insiden ledakan di SMAN 72, Jakarta Utara. Terduga pelaku meledakkan bom rakitan karena kerap menjadi korban perundungan (bullying) dan diduga terinspirasi dari konten kekerasan dalam game online.

Pramono berharap, inisiatif ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari tindakan perundungan terhadap para pelajar.


“Saya sudah meminta kepada Dinas Pendidikan bekerja sama dengan jajaran terkait, terutama untuk konseling, untuk merumuskan bahwa bullying jangan sampai terjadi kembali di wilayah Jakarta," ujar Pram, Kamis, 20 November 2025.

Pramono menegaskan, ke depan siapa pun yang melakukan tindakan perundungan akan dikenakan sanksi tegas. Ia menargetkan, tidak ada lagi kasus perundungan di sekolah-sekolah Jakarta.

"Saya memang berkeinginan bahwa bullying atau perundungan tidak terjadi di Jakarta," tegasnya.

Selain program bebas perundungan, Pramono mengungkapkan, Disdik juga tengah menyiapkan kebijakan untuk membatasi akses pelajar terhadap konten radikal di media sosial (medsos).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah bertemu KPAI dan sejumlah lembaga terkait guna membahas kebijakan tersebut secara lebih komprehensif.

"Saya berkeinginan untuk membahas ini, tentunya harus dalam. Harus secara substansi, secara mendalam, bisa mengatasi persoalan yang ada," imbuhnya.

Ditambahkan Pramono, pembatasan akses media sosial bagi pelajar juga mulai diterapkan di sejumlah negara maju lantaran medsos yang begitu terbuka.

"Tetapi sekali lagi, kami akan mengkaji lebih dalam, dan untuk itu nanti pada saatnya pasti akan kami sampaikan," tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya