Berita

Ilustrasi peserta didik. (Foto: Berita Jakarta)

Nusantara

Disdik DKI Rancang Program Sekolah Bebas Bullying Usai Insiden SMAN 72

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 09:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) bersama jajaran terkait untuk merancang program sekolah bebas bullying atau perundungan di seluruh wilayah ibu kota.

Langkah ini diambil, setelah insiden ledakan di SMAN 72, Jakarta Utara. Terduga pelaku meledakkan bom rakitan karena kerap menjadi korban perundungan (bullying) dan diduga terinspirasi dari konten kekerasan dalam game online.

Pramono berharap, inisiatif ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari tindakan perundungan terhadap para pelajar.


“Saya sudah meminta kepada Dinas Pendidikan bekerja sama dengan jajaran terkait, terutama untuk konseling, untuk merumuskan bahwa bullying jangan sampai terjadi kembali di wilayah Jakarta," ujar Pram, Kamis, 20 November 2025.

Pramono menegaskan, ke depan siapa pun yang melakukan tindakan perundungan akan dikenakan sanksi tegas. Ia menargetkan, tidak ada lagi kasus perundungan di sekolah-sekolah Jakarta.

"Saya memang berkeinginan bahwa bullying atau perundungan tidak terjadi di Jakarta," tegasnya.

Selain program bebas perundungan, Pramono mengungkapkan, Disdik juga tengah menyiapkan kebijakan untuk membatasi akses pelajar terhadap konten radikal di media sosial (medsos).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah bertemu KPAI dan sejumlah lembaga terkait guna membahas kebijakan tersebut secara lebih komprehensif.

"Saya berkeinginan untuk membahas ini, tentunya harus dalam. Harus secara substansi, secara mendalam, bisa mengatasi persoalan yang ada," imbuhnya.

Ditambahkan Pramono, pembatasan akses media sosial bagi pelajar juga mulai diterapkan di sejumlah negara maju lantaran medsos yang begitu terbuka.

"Tetapi sekali lagi, kami akan mengkaji lebih dalam, dan untuk itu nanti pada saatnya pasti akan kami sampaikan," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Istri Petinggi KPK Jadi Kapolres Metro Bekasi

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:12

Jasa Marga Alihkan 50,8 Juta Saham ke BP BUMN, Ini Penjelasan Lengkapnya

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:03

Hensat soal Pilkada Lewat DPRD: Ketua Kelas Saja Dipilih Murid

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:01

Wagub Babel Hellyana Siap Jalani Proses Hukum Kasus Ijazah

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:55

SPKR Kembali Geruduk OJK dan KPK Soal Dugaan Penggelapan Aset Sitaan Korupsi

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:43

Pilkada oleh DPRD dan Memperkuat Demokrasi Pancasila

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:42

Perluasan Definisi “Upaya Paksa” dalam KUHAP Baru: Menjaga Keadilan, Menjaga Kewenangan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:38

Farhan Siap Dipanggil Kejaksaan soal Kasus Wawalkot Bandung

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:35

Waspada Importir! Simak Aturan Terbaru Batas Waktu Penimbunan Barang di Pelabuhan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:32

Mentan Amran Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:30

Selengkapnya