Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama kader Panji Bangsa. (Foto: Humas PKB)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Rabu, 19 November 2025.
Munas perdana ini menjadi momentum penting konsolidasi pasukan Panji Bangsa sebagai badan otonom PKB yang baru dibentuk untuk memperkuat agenda perjuangan partai.
Dalam sambutannya, Cak Imin menekankan bahwa PKB dan Panji Bangsa harus meneguhkan orientasi demokrasi yang benar, yakni demokrasi yang berpihak pada rakyat.
“Tujuan demokrasi kita adalah kerakyatan, terwujudnya sistem yang adil. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah orientasi ekonomi kita agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Cak Imin juga mendorong Panji Bangsa memahami kebutuhan rakyat secara langsung dan konkret. Ia menyampaikan kehadiran organisasi ini merupakan bagian dari upaya kolektif mewarnai kehidupan sosial, ideologi, dan politik bangsa.
“Panji Bangsa dirintis untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik kita. Terima kasih atas kontribusi maksimal terutama saat krisis 25 Agustus lalu dalam menjaga objek vital PKB dan mengawal para tokoh,” ungkapnya.
Menurut Cak Imin, Panji Bangsa dan PKB sama-sama lahir dari kekuatan sosial yang berpihak pada kelompok paling lemah. Karena itu, ia berharap Munas pertama ini mampu memperkuat fungsi dan peran strategis Panji Bangsa.
“Ideologi kita satu: membela yang paling lemah,” tegasnya.
Sementara itu, Komandan Nasional DKP Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya kesetaraan dan kedisiplinan dalam proses kaderisasi.
“Tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Panji Bangsa. Kita harus melepaskan ‘baju kebesaran’ kita karena di sini kita Satu Rata Satu Rasa. Saya juga pasukan, jadi semuanya harus sama,” kata Rivqy.
Munas pertama ini menjadi forum penting untuk memperkuat pendidikan kader, pelatihan instruktur, serta tata kelola organisasi ke depan. Seluruh anggota, termasuk pengurus pusat dan wilayah, diwajibkan mengikuti pendidikan sebagai bentuk peneguhan disiplin dan semangat perjuangan.
Hingga saat ini, Panji Bangsa telah terbentuk di 33 wilayah dari total 38 provinsi di Indonesia. Lima wilayah yang belum terbentuk meliputi Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Rivqy menegaskan bahwa Panji Bangsa lahir dari gagasan Ketum PKB Gus Muhaimin untuk menciptakan pasukan khusus yang memiliki loyalitas penuh.
“Sebagai banom PKB, semangat kita jelas: Bela PKB Sampai Mati. Setiap pasukan dibentuk untuk memahami agenda perjuangan partai dan siap bergerak dalam kondisi apa pun,” ujarnya.
Munas DKP Panji Bangsa kali ini diikuti jajaran komandan, sekretaris, dan bendahara wilayah dari 33 provinsi. Hadir dalam pembukaan Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri, Sekjen Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum Bambang Susanto, Ketua LKN Zainul Munasichin, serta sejumlah anggota Fraksi PKB DPR RI.
