DPR Soroti Minimnya Film Anak di Bioskop

Berkurangnya film terkategori untuk anak yang ditayang di bioskop menjadi perhatian Komisi VII DPR.

Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja Kementerian Pariwisata dengan Komisi VII DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025.

Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menilai pemerintah perlu memperjelas pembagian tugas antar-kementerian terkait industri film.

Saleh mencontohkan pengalamannya ketika mengira sebuah film "Pangku" adalah film anak.

Ia mengatakan bahwa film "Pangku" ternyata tidak berkaitan dengan pendidikan anak.

Saleh menilai ada tumpang tindih tugas antar-kementerian dalam pengembangan film nasional. Sehingga, film untuk anak kurang mendapat perhatian.

Ia menegaskan Komisi VII tidak ingin menambah beban Kemenpar, tetapi meminta adanya fasilitas untuk mendorong ekonomi kreatif yang lebih ramah anak.

“Kami ingin sebetulnya ada fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata agar ekonomi kreatifnya muncul berkembang. Nah, mungkin nanti bisa pemerintah menyelesaikannya.” pungkas Saleh.