Berita

Badan Informasi Geospasial (BIG). (Foto: Istimewa)

Politik

Didominasi Perusahaan China

Proyek Data Geospasial di BIG Perlu Ditinjau Ulang

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 20:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Proyek strategis pengumpulan data geospasial dan peta dasar seluruh wilayah Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG) diminta untuk ditinjau ulang.

Permintaan itu disampaikan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengingat peserta tender dalam pelaksanaan proyek didominasi perusahaan asing asal China, salah satunya Shanxi Tirain Science and Technology Co.,Ltd.

Menurutnya, pelaksanaan proyek menjadi sangat berisiko tinggi terjadinya kebocoran informasi penting, yang bisa mengancam kedaulatan peta data, kedaulatan teritorial, sumber daya alam dan manusia. 


Lebih lanjut, Trubus menilai China tidak sekadar menjalankan bisnis, melainkan memiliki visi jangka panjang untuk menguasai teknologi dan sumber daya alam global. 

Dia menambahkan, banyak negara telah melihat kemampuan China dalam mengembangkan teknologi militer dan industri yang kini bahkan mampu menyaingi Barat.

“China kan nggak sekadar bisnis. Dia memikirkan masa depannya,” ujar Trubus kepada wartawan, Rabu 12 November 2025. 

Dengan kemampuan tersebut, sambungnya, China tentu memerlukan pasokan sumber daya alam dalam jumlah besar. Indonesia, yang kaya akan sumber daya seperti nikel, batu bara, dan minyak, menjadi sasaran strategis.
 
“Ini kesempatan orang Indonesia kan mudah sekali, pejabat-pejabatnya ini birokrasinya kan birokrasi korup, mudah sekali disuap,” ketusnya.

Ia juga menilai bahwa BIG dalam hal ini tampak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis tanpa mempertimbangkan dampak strategis jangka panjang terhadap kepentingan nasional. 

“Yang di benak mereka itu cuma melaksanakan pemetaan geospasial saja yang segera dilakukan. Yang diberikan cuma untungnya jangka pendek, jadi nggak mementingkan bahwa jangka panjangnya akan merusak seluruh kedaulatan negara,” ujarnya.

Trubus menyarankan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melanjutkan proyek ini dan mempertimbangkan dengan matang seluruh aspek dampak jangka panjangnya. 

“Saran saya, proyek ini perlu dimapping ulang atau dikaji ulang, juga mempertimbangkan jangka panjangnya. Jadi aspek-aspek dampak dari jangka panjang itu yang penting,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya