Berita

Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati. (Foto: Dokumentasi DEEP)

Politik

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Munculkan Polarisasi Sentimen Publik

SELASA, 11 NOVEMBER 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sentimen positif maupun negatif yang muncul terkait pemberian gelar Pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dinilai sebagai suatu hal yang kompleks dari berbagai sudut pandang.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati dalam rilis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025.

Ia menjelaskan terlepas dari dominasi angka sentimen positif gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, yakni sebesar 73 persen pada pemberitaan media massa dan 71 persen di media sosial X, tidak bisa dilepaskan dari sentimen negatif yang dominan di YouTube sebanyak 39 persen dan di Facebook 35 persen.


"Polarisasi sentimen ini menunjukkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar pengakuan sejarah," ujar Neni kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 10 November 2025.

Lebih dari itu, ia meyakini pertarungan opini publik di kanal media sosial dan pemberitaan media massa, tidak ayal turut dipengaruhi paradigma berpikir masing-masing individu masyarakat Indonesia.

"(Ini) juga karena pertarungan narasi yang mendalam tentang identitas bangsa, keadilan, dan masa depan demokrasi," tuturnya. 

Oleh karena itu, Neni memandang keharusan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara umum, memperhatikan dinamika arus informasi yang berkembang beberapa hari ini terkait gelar pahlawan bagi Soeharto.

"Adanya perbedaan yang signifikan antara media mainstream dan sebagian media sosial menggarisbawahi pentingnya melihat  dinamika opini publik secara holistik, tidak hanya dari satu lensa," pungkas Neni.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya