Berita

Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati. (Foto: Dokumentasi DEEP)

Politik

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Munculkan Polarisasi Sentimen Publik

SELASA, 11 NOVEMBER 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sentimen positif maupun negatif yang muncul terkait pemberian gelar Pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dinilai sebagai suatu hal yang kompleks dari berbagai sudut pandang.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati dalam rilis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025.

Ia menjelaskan terlepas dari dominasi angka sentimen positif gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, yakni sebesar 73 persen pada pemberitaan media massa dan 71 persen di media sosial X, tidak bisa dilepaskan dari sentimen negatif yang dominan di YouTube sebanyak 39 persen dan di Facebook 35 persen.


"Polarisasi sentimen ini menunjukkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar pengakuan sejarah," ujar Neni kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 10 November 2025.

Lebih dari itu, ia meyakini pertarungan opini publik di kanal media sosial dan pemberitaan media massa, tidak ayal turut dipengaruhi paradigma berpikir masing-masing individu masyarakat Indonesia.

"(Ini) juga karena pertarungan narasi yang mendalam tentang identitas bangsa, keadilan, dan masa depan demokrasi," tuturnya. 

Oleh karena itu, Neni memandang keharusan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara umum, memperhatikan dinamika arus informasi yang berkembang beberapa hari ini terkait gelar pahlawan bagi Soeharto.

"Adanya perbedaan yang signifikan antara media mainstream dan sebagian media sosial menggarisbawahi pentingnya melihat  dinamika opini publik secara holistik, tidak hanya dari satu lensa," pungkas Neni.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya