Berita

Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati. (Foto: Dokumentasi DEEP)

Politik

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Munculkan Polarisasi Sentimen Publik

SELASA, 11 NOVEMBER 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sentimen positif maupun negatif yang muncul terkait pemberian gelar Pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dinilai sebagai suatu hal yang kompleks dari berbagai sudut pandang.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati dalam rilis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 10 November 2025.

Ia menjelaskan terlepas dari dominasi angka sentimen positif gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, yakni sebesar 73 persen pada pemberitaan media massa dan 71 persen di media sosial X, tidak bisa dilepaskan dari sentimen negatif yang dominan di YouTube sebanyak 39 persen dan di Facebook 35 persen.


"Polarisasi sentimen ini menunjukkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar pengakuan sejarah," ujar Neni kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 10 November 2025.

Lebih dari itu, ia meyakini pertarungan opini publik di kanal media sosial dan pemberitaan media massa, tidak ayal turut dipengaruhi paradigma berpikir masing-masing individu masyarakat Indonesia.

"(Ini) juga karena pertarungan narasi yang mendalam tentang identitas bangsa, keadilan, dan masa depan demokrasi," tuturnya. 

Oleh karena itu, Neni memandang keharusan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara umum, memperhatikan dinamika arus informasi yang berkembang beberapa hari ini terkait gelar pahlawan bagi Soeharto.

"Adanya perbedaan yang signifikan antara media mainstream dan sebagian media sosial menggarisbawahi pentingnya melihat  dinamika opini publik secara holistik, tidak hanya dari satu lensa," pungkas Neni.


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Selesaikan Bentrok di Matraman dengan Kepala Dingin

Senin, 27 Juli 2026 | 20:25

Metode Backfill Tailing jadi Andalan Tambang Bawah Tanah Lebih Ramah Lingkungan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:24

Putusan Majelis Syura PKS: Dukung Kebijakan Ekonomi Prabowo Hingga Soroti LGBTQ

Senin, 27 Juli 2026 | 20:23

Pramono Minta Warga Kepala Dingin Sikapi Bentrokan di Matraman

Senin, 27 Juli 2026 | 20:16

Sebagai Wakil Rakyat, DPR Punya Tiga Tugas yang Wajib Dijalankan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:14

KSSK Bakal Libatkan Danantara dalam Setiap Pengambilan Keputusan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:02

Kuasa Hukum Sebut Kasus TPPU Febrie Adriansyah Masih Abu-Abu

Senin, 27 Juli 2026 | 19:59

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Komunitas Lintas Iman Satukan Tekad Hadapi Krisis Iklim

Senin, 27 Juli 2026 | 19:49

Kompetisi Debat Pemilu ke-VI Bawaslu Cetak Rekor Peserta Terbanyak

Senin, 27 Juli 2026 | 19:48

Selengkapnya