Berita

Kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Pemerintah Harus Hati-Hati dalam Pengembangan Kereta Cepat

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah memperluas kereta cepat hingga Banyuwangi, disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel.

Ia mempertanyakan potensi pengorbanan jalur kereta konvensional demi peningkatan penumpang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Menurut Gobel, kesalahan dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu diakui agar tidak menimbulkan kerugian baru bagi BUMN transportasi.


“Saya ingin menanyakan, dengan kondisi KCIC tadi, karena dibantu oleh Kereta Api Indonesia. Mau ini (dibantu) sampai kapan? Kedua, bagaimana jalur (kereta api) tradisionalnya? Apakah Jakarta-Bandung ini akan dikorbankan? Demi untuk KCIC punya penumpangnya bertambah,” tanya Gobel dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Kantor KCIC Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat, dikutip, Senin, 10 November 2025.

Ia juga menyoroti rencana pengembangan jalur kereta cepat hingga Banyuwangi yang dinilai berpotensi mengorbankan BUMN lain, seperti Maskapai Garuda Indonesia. 

Gobel menilai kesalahan perhitungan pada tahap awal proyek KCIC harus diakui sebagai bagian dari evaluasi. Ia menekankan pentingnya kejelasan posisi pemerintah dalam menentukan arah pengembangan transportasi nasional. 

“Ini demi untuk menjaga jangan sampai kereta api Indonesia ini rugi, dikorbankan. Hanya demi jalur itu. Sementara kalau sampai Banyuwangi, yang bisa jadi korban lagi adalah Garuda, sama pesawat-pesawat yang milik BUMN juga nantinya. Ini yang jadi bahaya lagi nanti,” tutup Gobel.

Rencana memperpanjang jalur Whoosh dari Bandung menuju Surabaya dan Banyuwangi diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 November 2025. 

"Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ungkap sosok yang akrab disapa AHY itu.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menyebut pemerintah juga telah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik atas masalah keuangan Whoosh.


Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

UPDATE

Jokowi Sedang Menciptakan Musuh Sendiri Lewat Keliling Indonesia

Minggu, 31 Mei 2026 | 08:17

Jemaah Haji Indonesia Diminta Tertib Menanti Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:44

Turun Gunung Jokowi untuk Gendong Gibran dan Kaesang

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:37

Hari Raya Waisak, CFD Jakarta Diliburkan Sementara

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:15

IPC TPK Perkuat Konektivitas Perdagangan Indonesia-China

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:45

Paradoks Kekayaan Nasional

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:23

Polda Jateng Izinkan Personel Tembak Begal di Tempat

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:09

Anatomi Pembangunan Kapal Ideal

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:41

BGN Tidak Pernah Menunjuk Calo Terkait Pembangunan SPPG

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:21

KPK Diminta Jelaskan Arah Pengembangan Kasus Blueray Cargo

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:04

Selengkapnya