Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah baju putih) (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

DPR Pastikan Tindaklanjuti Kasus Dugaan Markup Proyek Whoosh

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 13:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bakal menindaklanjuti kasus dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Komisi terkait di DPR untuk membahas proyek yang belakangan diketahui merugi triliunan Rupiah tersebut.

“Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.


Puan menyatakan bahwa nantinya Komisi terkait di DPR dan mitra kerjanya dalam hal ini pemerintah akan menindaklanjuti proyek bermasalah di era Presdien ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. 

“Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” tegasnya. 

Ia berharap dapat diderumkan solusi terbaik agar proyek yang merugi triliunan rupiah itu tidak membebani negara. 

“Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan di-apakan supaya supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” pungkasnya.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh telah beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023 yang proyek pembangunannya ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016 dengan nilai investasi fantastis. Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau senilai Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp 16.283 per dollar AS. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh disebut banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Antara lain disebutkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan. Ia membandingkan biaya kereta cepat yang dihabiskan China hanya 17 hingga 30 juta Dolar AS per km. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang harus menghabiskan 41,96 juta Dolar AS per km. 

Kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km hanya menghabiskan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta Dolar per km. Artinya, ujar Anthony, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar Dolar AS. 

"Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” tegas Anthony.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya