Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah baju putih) (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

DPR Pastikan Tindaklanjuti Kasus Dugaan Markup Proyek Whoosh

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 13:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bakal menindaklanjuti kasus dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Komisi terkait di DPR untuk membahas proyek yang belakangan diketahui merugi triliunan Rupiah tersebut.

“Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.


Puan menyatakan bahwa nantinya Komisi terkait di DPR dan mitra kerjanya dalam hal ini pemerintah akan menindaklanjuti proyek bermasalah di era Presdien ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. 

“Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” tegasnya. 

Ia berharap dapat diderumkan solusi terbaik agar proyek yang merugi triliunan rupiah itu tidak membebani negara. 

“Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan di-apakan supaya supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” pungkasnya.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh telah beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023 yang proyek pembangunannya ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016 dengan nilai investasi fantastis. Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau senilai Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp 16.283 per dollar AS. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Kejanggalan biaya pembangunan Whoosh disebut banyak pihak sebagai indikasi korupsi. Antara lain disebutkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan. Ia membandingkan biaya kereta cepat yang dihabiskan China hanya 17 hingga 30 juta Dolar AS per km. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang harus menghabiskan 41,96 juta Dolar AS per km. 

Kereta cepat Shanghai-Hangzhou sepanjang 154 km dengan kecepatan maksimum 350 km hanya menghabiskan biaya pembangunan sebesar 22,93 juta Dolar per km. Artinya, ujar Anthony, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta Dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar Dolar AS. 

"Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup,” tegas Anthony.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya