Berita

Ilustrasi air pegunungan (Artificial Inteligence)

Bisnis

Soal Sumber Air Pegunungan, DPR Ingatkan Jangan Korbankan Jutaan UMKM Jabar

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Polemik mengenai asal-usul air baku yang digunakan oleh Aqua masih terus bergulir. Polemik ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), meragukan klaim air pegunungan dan menuding perusahaan menggunakan 'air bor'.

Menyoroti hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), segera menepis tudingan tersebut dengan bersandar pada kekuatan data ilmiah resmi negara.

Pria yang akrab disapa BHS ini menegaskan bahwa klaim Aqua bukan sekadar iklan, melainkan hasil validasi dari lembaga riset kredibel. Ia mengutip riset yang melibatkan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama pakar hidrogeologi dari UGM dan ITB. Hasil penelitian ini secara definitif menunjukkan bahwa sumber air Aqua adalah air pegunungan.


Menurut BHS, meragukan sumber air ini sama saja dengan meragukan kredibilitas institusi negara yang telah menerbitkan izin resmi, mulai dari Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dari Badan Geologi hingga sertifikasi SNI dan BPOM.

Di luar aspek perizinan, BHS juga menyoroti peran Aqua dalam menumbuhkan ekonomi, khususnya di Jawa Barat. BHS mengungkapkan fakta bahwa Aqua secara rutin menyetorkan Rp600 juta per bulan kepada PDAM (BUMD Provinsi), meskipun perusahaan tidak mengambil air dari jaringan PDAM.

Data mengenai Aqua menyetor Rp600 juta per bulan kepada PDAM Subang terungkap dan menjadi sorotan publik saat KDM, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Aqua di Subang dan kemudian menggelar pertemuan klarifikasi dengan pihak Aqua dan PDAM Subang pada akhir Oktober 2025.

BHS juga menyoroti  jaringan pipa air PDAM di Jawa Barat yang belum diperluas sehingga saat ini cakupannya baru mencapai 25 persen masyarakat. Keadaan inilah yang memaksa rakyat Jawa Barat bergantung pada air kemasan, sekaligus menumbuhkan jutaan UMKM penjual Aqua. 

“Dari 67 juta UMKM di Indonesia, 70 persennya itu jualan air kemasan," ungkapnya. 

Jika kemudian ada pernyataan yang keliru, bisa saja UMKM-UMKM yang menjual AMDK, dalam hal ini Aqua, yang ada di Jawa Barat hancur semua.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya