Berita

Ilustrasi air pegunungan (Artificial Inteligence)

Bisnis

Soal Sumber Air Pegunungan, DPR Ingatkan Jangan Korbankan Jutaan UMKM Jabar

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 13:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Polemik mengenai asal-usul air baku yang digunakan oleh Aqua masih terus bergulir. Polemik ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), meragukan klaim air pegunungan dan menuding perusahaan menggunakan 'air bor'.

Menyoroti hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), segera menepis tudingan tersebut dengan bersandar pada kekuatan data ilmiah resmi negara.

Pria yang akrab disapa BHS ini menegaskan bahwa klaim Aqua bukan sekadar iklan, melainkan hasil validasi dari lembaga riset kredibel. Ia mengutip riset yang melibatkan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama pakar hidrogeologi dari UGM dan ITB. Hasil penelitian ini secara definitif menunjukkan bahwa sumber air Aqua adalah air pegunungan.


Menurut BHS, meragukan sumber air ini sama saja dengan meragukan kredibilitas institusi negara yang telah menerbitkan izin resmi, mulai dari Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dari Badan Geologi hingga sertifikasi SNI dan BPOM.

Di luar aspek perizinan, BHS juga menyoroti peran Aqua dalam menumbuhkan ekonomi, khususnya di Jawa Barat. BHS mengungkapkan fakta bahwa Aqua secara rutin menyetorkan Rp600 juta per bulan kepada PDAM (BUMD Provinsi), meskipun perusahaan tidak mengambil air dari jaringan PDAM.

Data mengenai Aqua menyetor Rp600 juta per bulan kepada PDAM Subang terungkap dan menjadi sorotan publik saat KDM, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Aqua di Subang dan kemudian menggelar pertemuan klarifikasi dengan pihak Aqua dan PDAM Subang pada akhir Oktober 2025.

BHS juga menyoroti  jaringan pipa air PDAM di Jawa Barat yang belum diperluas sehingga saat ini cakupannya baru mencapai 25 persen masyarakat. Keadaan inilah yang memaksa rakyat Jawa Barat bergantung pada air kemasan, sekaligus menumbuhkan jutaan UMKM penjual Aqua. 

“Dari 67 juta UMKM di Indonesia, 70 persennya itu jualan air kemasan," ungkapnya. 

Jika kemudian ada pernyataan yang keliru, bisa saja UMKM-UMKM yang menjual AMDK, dalam hal ini Aqua, yang ada di Jawa Barat hancur semua.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya