Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Tak Ada Lagi Cebong-Kampret di Era Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah periode panjang polarisasi sosial dan politik, tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil membawa suasana rekonsiliasi, persatuan, dan stabilitas sosial.

Kepala Kantor Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (KSP PKS), Pipin Sopian menilai Presiden Prabowo berhasil tampil sebagai tokoh pemersatu yang mampu meredam konflik identitas dan rivalitas politik yang sempat membelah masyarakat. 

"Prabowo adalah tokoh pemersatu. Terbukti hilangnya label ‘kadrun-kampret, cebong’, buzzerRP, dan upaya saling menstigma antar anak bangsa. Narasi pembelahan di masyarakat tidak lagi dieksploitasi para buzzer. Termasuk isu radikalisme,” ujar Kepala KSP PKS, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.


Selain berhasil menjaga suhu politik tetap sejuk, Presiden Prabowo juga dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik publik. Dalam beberapa momentum penting, Presiden Prabowo mendengar dan mempertimbangan aspirasi publik sebagai landasan sebuah kebijakan. 

“Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama demonstran yang kritis terhadap pemerintah, lalu menjadikan landasan untuk menetapkan kebijakan," lanjut Kepala KSP PKS.

Sikap ini, menurutnya, menjadi pembeda penting dari kepemimpinan sebelumnya, di mana kritik publik kerap berhadapan dengan resistensi atau narasi tandingan di ruang digital. 

Respons yang cepat dan dialogis dari Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintahan saat ini menempatkan rakyat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar objek kebijakan.

Selama satu tahun terakhir, sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, sementara tensi politik di media sosial cenderung menurun. 

Kondisi ini membuka ruang bagi kolaborasi lintas partai, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pipin Sopian menilai, jika konsistensi ini terus dijaga, maka tahun-tahun berikutnya akan menjadi fase penguatan demokrasi substantif, yang mana perbedaan pendapat tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan energi untuk memperkuat persatuan bangsa sebagai modal pembangunan nasional.

Namun demikian, sejumlah program unggulan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat menemui tantangan dalam implementasi di lapangan, antara lain Makan Bergizi Gratis.

"Ada tantangan dan masalah dalam implementasi program di lapangan, salah satunya tata kelola Makan Bergizi Gratis. Sebagai bagian dari koalisi, PKS berkomitmen berkontribusi memperbaiki dengan sikap kritis dan konstruktif agar tata kelola MBG semakin baik," pungkas Pipin.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

UPDATE

Perpres Pelindungan Ojol Jangan Berhenti di Atas Kertas

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:29

Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Operasi Modifikasi Cuaca

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:16

Sakelar Cahaya di Dalam Otak

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06:04

Kartu Nikah Digital Bisa Diakses melalui Simkah, Ini Caranya!

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:44

Nusron Wahid Bikin KPK Tidak Berkutik

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:24

Dulu di Depok Banyak Maling dan Begal, Sekarang Aman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05:08

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Puluhan Korban Investasi Emas Polisikan Direksi PT DGJ

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:33

Tragedi Affan dan Bambang Jangan Terulang

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03:14

Selengkapnya