Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemimpin dunia di KTT Perdamaian Gaza, di Sharm el-Sheikh, Mesir (Foto: BPMI Setpres)
Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto di KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada awal pekan ini menunjukkan posisi Indonesia yang semakin dihormati di kancah internasional.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, seperti dikutip pada Rabu, 15 Oktober 2025.
“Ini adalah momentum yang sangat baik bagi Indonesia,” ujarnya.
Seskab menambahkan, kehadiran Indonesia dalam pertemuan Sharm el-Sheikh menandai peran aktif negara dalam proses perdamaian.
“Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestina,” kata Seskab.
Forum di Sharm el-Sheikh menghasilkan penandatanganan kesepakatan damai dan penghentian perang di Palestina, khususnya di wilayah Gaza.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara-negara penting dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Prancis, Raja Bahrain, Raja Yordania, Perdana Menteri Italia, Presiden Turki, Emir Qatar, Emir Kuwait, serta Perdana Menteri Inggris, Spanyol, dan Pakistan.
Partisipasi aktif Indonesia mencerminkan peran strategis dalam mendorong perdamaian global, khususnya di kawasan yang sarat konflik seperti Palestina.
Presiden Prabowo dikenal memiliki perhatian khusus terhadap isu Palestina dan Timur Tengah.
Komitmen Indonesia diwujudkan melalui dua pendekatan utama. Pertama, diplomasi aktif, dengan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap gencatan senjata permanen dan solusi nyata dalam berbagai forum internasional.
Kedua, aksi nyata, antara lain dengan mengirim lebih dari 100 tenaga kesehatan dan dokter ke Palestina, mengundang puluhan anak Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui kapal rumah sakit dan empat kali pengiriman logistik udara dengan sistem drop off.
Teddy menegaskan bahwa proses pengiriman bantuan udara tersebut tidak mudah karena memerlukan izin lintas wilayah dari berbagai negara.
“Ini butuh diplomasi yang kuat dan kedekatan pribadi dengan pimpinan-pimpinan di negara tersebut,” tandasnya.
