Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Posisi Polri langsung di bawah Presiden adalah pakem yang tidak bisa diutak-atik lagi.
Hal itu ditegaskan Direktur Haidar Alwi Institute (HAI) Sandri Rumanama dalam pesan elektronik yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2026.
"Sudah paten bahwa Polri itu langsung di bawah Presiden. Tidak ada lagi ruang perdebatan, tidak ada lagi ruang diskusi. Karena Polri di bawah presiden adalah yang terbaik," kata Sandri.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap institusi Polri semakin vital, baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, termasuk dalam mengawal jalannya program pemerintahan.
"Tidak ada lagi ruang perdebatan karena Polri itu ya di bawah presiden. Sebab demografi negara kita dalam perspektif keamanan, ketertiban dan penegakan hukum sudah tepat Polri di bawah presiden langsung," tegas founder Kontra Narasi itu.
Sebagai aktivis pemuda yang memiliki jaringan nasional, Sandri mengaku sudah melakukan berbagai studi lapangan. Bukan hanya survei, namun sudah mengumpulkan 8 ribu orang di Velodrome Jakarta untuk mendengar sikap mereka.
"Dan faktanya hampir semua masyarakat yang hadir berpandangan, bahkan dengan komitmen yang sama menjaga independensi Polri agar tetap dibawah presiden. Ini jelas aspirasi rakyat. Jadi jangan lagi ada diskusi bias di ruang publik dong," tegasnya lagi.
Keinginan masyarakat ini, lanjut Sandri, sudah seiring sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Polri langsung di bawah Presiden. Demikian juga DPR yang menyatakan Polri tetap di bawah Presiden.
"Sikap Presiden Prabowo jelas kok, bahwa posisi Polri sudah tepat di bawah presiden, secara demokratis dan regulatif Komisi III DPR RI juga bersepakat agar posisi Polri tetap di bawah presiden. Jadi komponen mana lagi yang diperdebatkan? Jangan mencari-cari masalah terhadap sesuatu yang sudah clear dan sudah jelas, gitu loh," tandasnya.
