Ilustrasi. (Foto; ANTARA)
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini digadang sebagai kebijakan unggulan nasional sejatinya lahir dari niat mulia: memastikan setiap anak Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup. Namun, di balik niat baik itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah cara kita membangun gizi rakyat sudah benar?
Selama ini, distribusi makanan bergizi dijalankan sebagai proyek birokrasi: melalui mekanisme baru yang mengandalkan vendor besar, rantai logistik panjang, dan menu seragam ala pusat. Anak-anak memang mendapat makanan, tetapi belum tentu gizi lebih dari sebelas ribu anak bahkan telah menjadi korban keracunan. Gizi sejati tak lahir dari pabrik, melainkan dari dapur masyarakat sendiri.
Dari Biomedik ke Antropomedik
Kebijakan gizi nasional selama ini terlalu berfokus pada angka--kalori, protein, vitamin tanpa memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Anak mungkin menerima “cukup” makanan secara kuantitatif, tetapi belum tentu sesuai kebutuhan lokal, kebiasaan makan, atau ketersediaan pangan di sekitarnya. Padahal, makanan adalah bagian dari relasi: antara petani dan tanahnya, ibu dan anak, serta masyarakat dan lingkungan. Mengabaikan relasi ini membuat intervensi gizi semu dan rapuh.
Di sinilah pendekatan antropomedik menjadi penting. Gizi dipahami bukan hanya sebagai zat, tetapi praktik sosial yang melibatkan budaya, pendidikan, ekonomi, dan interaksi komunitas. Dengan memahami konteks lokal, intervensi gizi menjadi efektif, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi angka di atas kertas. Gizi adalah relasi sosial, yang harus dibangun, dipelihara, dan dipantau oleh institusi dekat masyarakat, seperti Puskesmas, agar benar-benar mengubah kehidupan rakyat.
Puskesmas: Filosofi Promotif dan Preventif
Tak ada institusi yang lebih siap menjalankan pendekatan ini selain Puskesmas. Lahir dari filosofi Primary Health Care, Puskesmas didesain sejak awal dengan misi promotif dan preventif: mendorong perilaku sehat di masyarakat dan mencegah masalah kesehatan sebelum muncul. Inilah alasan mengapa Puskesmas layak mengemban misi gizi rakyat. Mereka menempatkan kesehatan sebagai urusan bersama, bukan monopoli tenaga medis.
Mereka mengenal wilayahnya: balita yang belum naik berat badan, ibu hamil yang kurang gizi, sekolah yang rawan masalah kesehatan, bahkan petani yang masih menanam pangan lokal. Puskesmas punya perangkat pembantu hingga desa-desa, dan bahkan instrumen Puskesmas keliling di sebagian tempat yang memerlukan. Kedekatan sosial seperti ini tidak mungkin digantikan vendor.
Segitiga Gizi Rakyat dan Efisiensi
Bayangkan jika anggaran MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025--tidak lagi dikontrak ke penyedia katering dan rantai logistik panjang, tetapi disalurkan langsung ke Puskesmas dan komunitas lokal. Dengan lebih dari 10.500 Puskesmas aktif di Indonesia, masing-masing akan mengelola sekitar Rp6,7 miliar per tahun. Dana sebesar itu cukup untuk menggerakkan dapur gotong royong di desa dan sekolah, membiayai kader gizi dan penggerak PKK, membeli bahan pangan dari petani sekitar, serta melakukan pemantauan gizi secara ilmiah dan berkelanjutan--semua berjalan dengan prinsip efisiensi, promotif, dan preventif tanpa penambahan birokrasi.
Jika Puskesmas berkolaborasi dengan PKK sebagai simpul komunitas dan sekolah sebagai pusat edukasi anak, akan terbentuk Segitiga Gizi Rakyat--sistem sosial yang mengintegrasikan kesehatan, pendidikan, dan kemandirian pangan. Model ini efisien, langsung pada sasaran, dan menguatkan kapasitas masyarakat tanpa mekanisme birokrasi baru.
Bukan Bantuan, Tapi Gerakan
Kesehatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai proyek bantuan. Ia harus menjadi gerakan sosial. Puskesmas dapat memimpin transformasi itu: bukan sekadar tempat berobat, melainkan ruang belajar bersama tentang tubuh, pangan, dan solidaritas. Gizi rakyat seharusnya tidak dikirim dalam kotak, tetapi ditumbuhkan dalam kebun, dapur, kapasitas sosial, dan meja makan rakyat.
Dengan model ini, negara tak hanya menekan angka stunting dan memperbaiki gizi siswa, tetapi juga membangkitkan ekonomi lokal. Petani sayur dan peternak kecil punya pasar tetap. Ibu rumah tangga berdaya sebagai pengelola dapur komunitas. Anak-anak belajar tentang makanan sehat dari lingkungan mereka sendiri.
Akar Solusi
Sejarah telah mencatat, Puskesmas merupakan benteng pertama pembangunan kesehatan rakyat--tempat di mana negara hadir tanpa jarak. Kini, di tengah gelombang proyek gizi nasional, kita perlu kembali ke akar tersebut.
Kesehatan tidak lahir dari tender, tetapi dari gotong royong. Pangan bergizi tidak datang dari pabrik, tetapi dari tanah dan tangan rakyat sendiri.
Maka, jika negara sungguh ingin membangun manusia Indonesia yang sehat dan berdaulat, kembalilah menjadikan Puskesmas sebagai benteng gizi rakyat. Karena di sanalah sesungguhnya kedaulatan kesehatan bangsa ini bersandar.
Alip Purnomo
Koordinator Forum Silaturahmi Alumni Universitas Indonesia (FORSA UI)
